Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memantau kebakaran besar yang melanda Sandakan, Malaysia, pada Minggu (19/4). Lokasi kebakaran tersebut juga dihuni oleh WNI.
Sandakan merupakan kota pelabuhan yang terletak di negara bagian Sabah.
Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, mengatakan berdasarkan laporan dari KJRI Kota Kinabalu, kebakaran besar terjadi pada dini hari. Pihak KJRI Kota Kinabalu juga turut mendampingi upaya penanganan kebakaran tersebut.
Ia menambahkan, kebakaran itu menghantam ribuan rumah. Hingga saat ini, tidak ada laporan korban jiwa.
"Kebakaran tersebut berdampak signifikan, dengan sekitar 1.000 rumah terbakar dari total 1.200 unit. Hingga saat ini tidak terdapat laporan korban jiwa. Sejumlah warga yang dilaporkan mengalami luka ringan saat berupaya menyelamatkan barang-barang mereka telah mendapatkan penanganan medis," ujar Henny dalam keterangannya, Senin (20/4).
Ia kemudian menjelaskan bahwa lokasi kebakaran tidak hanya dihuni WNI, tetapi juga warga lokal serta warga asing lainnya di kawasan Sandakan.
"Mayoritas penghuni kawasan merupakan warga negara Malaysia, warga negara Filipina, dan warga negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan warga negara Malaysia," papar Henny.
Saat ini, lanjut Henny, pihaknya terus melakukan sejumlah langkah, antara lain:
- Melakukan koordinasi intensif dengan otoritas setempat guna memperoleh data akurat terkait jumlah dan kondisi WNI terdampak;
- Melakukan pemantauan langsung terhadap perkembangan situasi di lapangan, termasuk penanganan pengungsi dan distribusi bantuan;
- Menyiapkan fasilitasi dokumen keimigrasian bagi WNI terdampak yang kehilangan dokumen penting akibat kebakaran.
"Selain itu, berdasarkan pantauan di lapangan, para korban yang memerlukan bantuan telah ditampung di lokasi penampungan (PPS) dan ditangani oleh pihak terkait di Sandakan, Sabah," tuturnya.
"Saat ini, fokus utama pemerintah adalah memastikan keselamatan dan pendataan seluruh WNI yang terdampak. Kementerian Luar Negeri mengimbau keluarga di Indonesia yang memiliki kerabat di kawasan tersebut untuk tetap tenang dan menunggu informasi resmi dari pemerintah," kata Henny.
