JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengingatkan soal bencana elektoral dalam proses pemilihan umum (pemilu) apabila data administrasi kependudukan (adminduk) tidak akurat dan terintegrasi dengan baik.
Pasalnya, data kependudukan yang ada saat ini menunjukkan ada orang yang sudah meninggal tetapi masih terdaftar sebagai pemilih serta sejumlah masalah lainnya.
“Seringkali kita setiap pemilu, setiap pilkada dihadapkan pada isu yang sama, orang mati yang masih terdaftar misalnya kemudian data yang tidak sampai kepada pemilih dan sebagainya,” kata Bima dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR, Senin (20/4/2026).
Baca juga: Wamendagri Ungkap Anomali Adminduk: Istri Hidup Dilaporkan Meninggal Dunia
“Dan ini menjadi persoalan ketika pemenangan itu tipis selisihnya. Ketika tipis selisihnya ditelusuri sebagian besar datanya tidak valid, ini pangkal bencana elektoral sebetulnya,” ujar dia melanjutkan.
Menurut Bima, kualitas demokrasi sangat bergantung pada kerapian pembaruan dan sinkronisasi data kependudukan.
Politikus Partai Amanat Nasional ini menilai, demokrasi sulit berkembang jika persoalan data masih semrawut.
Baca juga: Ketua Komisi II: Data Kependudukan Harus Jadi Basis Pelayanan Publik
“Jadi legitimasi politik kita, aparatur politik kita sangat ditentukan oleh validitas data dan integrasi data tadi. Yang terakhir satu data ini juga kita butuhkan untuk pencegahan kriminal,” kata dia.
Selain untuk kepentingan demokrasi, Bima menekankan bahwa data kependudukan yang akurat juga penting dalam mendukung penegakan hukum.
Ia menyebutkan, sejumlah kasus kriminal dapat diungkap melalui koordinasi antara aparat kepolisian dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Baca juga: Ketua Komisi II DPR Menilai Seharusnya Warga Tak Perlu Lagi Bawa KTP Fisik
“Saya kira beberapa kasus teror ya ini juga bisa dipecahkan karena rapinya data kita. CCTV yang terintegrasi digabungkan juga dengan FR yang sudah diaplikasikan ini membantu mempercepat penyelesaian kasus-kasus kriminal,” ujar Bima.
Bima menambahkan, penguatan sistem adminduk juga sejalan dengan berbagai program prioritas nasional, termasuk dalam kerangka Asta Cita pemerintah.
Menurut dia, fondasi data kependudukan yang kuat menjadi kunci bagi pelaksanaan berbagai rencana aksi nasional dan program Kementerian Dalam Negeri.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
