IPB University memberikan sanksi skorsing kepada 16 mahasiswa Fakultas Teknologi dan Teknik (FTT). Sanksi ini terkait dengan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan di grup chat mereka.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan tim, terdapat 16 mahasiswa yang teridentifikasi terlibat dalam pelanggaran tata tertib kehidupan kampus dan tindakan pelecehan seksual terhadap mahasiswi. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2024 dan secara resmi baru dilaporkan kepada institusi pada 14 April 2026,” kata Dekan Fakultas Teknik dan Teknologi (FTT) IPB University, Prof Slamet Budijanto dalam keterangan tertulis, Senin (20/4).
Slamet mengatakan, menindaklanjuti laporan tersebut, tim dari Fakultas Teknik dan Teknologi bersama Kantor Manajemen Keamanan, Keselamatan, dan Perlindungan Kampus (KMKKPK) melakukan pemanggilan terhadap pelapor pada 15 April 2026. Lalu pada tanggal 16 April Fakultas Teknik dan Teknologi (FTT) IPB University memanggil para pihak terkait untuk pendalaman kasus dan pengumpulan bukti-bukti.
FTT IPB University menegaskan bahwa sanksi diberikan bukan hanya sebagai bentuk penegakan aturan, tetapi juga sebagai upaya memberikan efek jera serta pembelajaran etik yang kuat bagi seluruh sivitas akademika.
IPB Tak MentoleransiSementara itu, Rektor IPB University, Dr. Alim Setiawan Slamet menegaskan komitmen IPB untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman, bermartabat, dan bebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk pelecehan berbasis gender baik secara daring maupun luring.
“Kami tidak mentoleransi dan menormalisasi segala bentuk kekerasan seksual dalam kondisi apa pun. IPB berkomitmen penuh untuk memperkuat pencegahan dan penanganan kasus secara sistematis, memastikan setiap proses berjalan transparan, akuntabel, dan partisipatif dengan melibatkan unsur mahasiswa," kata Alim.
"Kami berdiri bersama korban—melindungi, memulihkan, dan memastikan hak-haknya terpenuhi tanpa kompromi. Kampus harus menjadi ruang yang aman, nyaman, dan bermartabat bagi seluruh sivitas akademika," lanjutnya.
Pemulihan Korban Prioritas UtamaAdapun Direktur Kerja Sama, Komunikasi, dan Pemasaran IPB University, Dr Alfian Helmi mengatakan, “IPB University juga menempatkan pemulihan korban sebagai prioritas utama."
Alfian merinci langkah-langkah yang dilakukan meliputi: pemulihan hak-hak korban, baik dalam aspek akademik maupun sosial; penyediaan pendampingan psikologis dan dukungan berkelanjutan; jaminan perlindungan dari tekanan, intimidasi, maupun stigma; serta penguatan ruang aman bagi korban dan pelapor.
Ia menekankan, IPB University menyadari bahwa setiap kasus adalah momentum untuk memperkuat sistem.
“Oleh karena itu, institusi terus berkomitmen untuk memperkuat mekanisme pencegahan dan penanganan kasus, meningkatkan edukasi etika dan kesetaraan di lingkungan kampus, serta menumbuhkan budaya saling menghormati dan keberanian untuk melapor. IPB University juga mengajak seluruh sivitas akademika untuk bersama-sama menjaga kampus sebagai ruang yang aman, inklusif, dan berkeadaban, ” ujar Alfian.
Awal Mula KasusKasus ini berawal pada tahun 2024 dari sebuah grup privat mahasiswa FTT IPB. Di dalam grup itu terdapat komentar seksis.
“Di dalam grup tersebut ditemukan komentar yang tidak pantas terhadap beberapa mahasiswi,” ujar Alfian.
Menurutnya, para mahasiswi yang menjadi korban telah mengetahui keberadaan grup tersebut sejak awal dan sempat berupaya menyelesaikan persoalan secara internal.
Upaya itu dilakukan melalui mediasi yang difasilitasi oleh kakak tingkat. Namun, proses mediasi tersebut dinilai belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan korban.
“IPB University memahami bahwa proses mediasi sebelumnya belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan korban,” kata Alfian.
Kasus ini kembali mencuat setelah laporan resmi diterima kampus pada 14 April 2026.
