Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyiapkan strategi untuk menekan potensi kenaikan harga obat akibat konflik di Timur Tengah yang memengaruhi rantai pasok global.
Kepala BPOM, Taruna Ikrar, mengakui situasi geopolitik saat ini berpengaruh terhadap industri farmasi, terutama karena ketergantungan tinggi Indonesia terhadap bahan baku impor.
“Kita tahu bahwa geopolitik terjadi sekarang ini yang berhubungan dengan harga obat, kita paham itu. Dan pada umumnya ada dua obat itu produknya. Kemasannya itu lebih 50 persen itu merupakan petrokimia,” ujar Taruna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/4).
“Artinya residu-residu dari bahan yang diproduksi dari minyak. Itu kemasannya, plastiknya dan sebagainya kayak etanol, fenol, pronol itu kan pembuatan kemasan,” lanjutnya.
Ia menjelaskan, tidak hanya kemasan, sebagian besar bahan baku obat juga berasal dari turunan petrokimia. Hal ini membuat harga obat sangat rentan terhadap fluktuasi global.
“Kemudian beberapa obat juga sekitar 30 persen dari obat kimia yang beredar itu adalah juga turunan dari petrokimia yang berhubungan, misalnya bahan baku yang berhubungan dengan misalnya Paracetamol, itu adalah turunan kimia dari obat-obatan kemudian beberapa Ibuprofen yang merupakan obat anti inflamasi asalnya dari petrokimia,” katanya.
Taruna menegaskan ketergantungan impor bahan baku masih sangat tinggi, bahkan mencapai lebih dari 90%.
“Nah jadi kesimpulannya geopolitik internasional yang sekarang ini pasti berpengaruh apalagi bahan baku, intermediate product bahkan biosimilar itu lebih 90 persen kita impor. Jadi tentu ini akan berdampak kepada harga obat,” ujar Taruna.
Taruna pun menyebut, stok obat masih aman dalam 6 bulan ke depan. Namun, jika perang berlanjut, tentunya itu akan berpengaruh.
“Nah selama ini kita masih aman sampai sekitar hitungan kemarin dengan Gabungan Pengusaha Farmasi bisa sampai 6 bulan ke depan masih aman. Ya tapi kan kalau ini perang berlanjut terus akan berpengaruh,” jelasnya.
2 Strategi BPOMUntuk mengantisipasi hal tersebut, BPOM menyiapkan dua strategi utama. Strategi pertama adalah melakukan penyesuaian regulasi terkait kemasan obat agar lebih fleksibel tanpa mengorbankan aspek keamanan.
“Yang pertama yang berhubungan dengan kemasan. Badan POM akan membuat aturan baru yang dulunya misalnya kan semua kemasan itu biasanya sebelum ganti kemasan harus ada aturan di mana dia lakukan uji standarisasi, uji stabilitas kemasan dan sebagainya,” ujarnya.
“Nah sekarang kita akan buatkan mungkin keputusan mungkin dia bisa mengganti kemasannya industri-industri ini sesuai yang penting kepastian aman, kestabilan itu tetap terjamin. Contohnya misalnya apakah plastik bisa diubah menjadi kemasannya botol? Atau bisa diganti dari dulunya split dibuat menjadi kemasannya kertas atau karton,” lanjut Taruna.
Ia menekankan komponen kemasan menyumbang sekitar 30% terhadap harga obat, sehingga relaksasi aturan ini diharapkan mampu menekan biaya.
“Nah aturan ini kalau kita tidak ubah itu akan mempengaruhi harga obat karena sekitar 30 persen kemasan itu mempengaruhi harga obat. Nah jadi kalau kita bisa mempermudah di sini tentu itu bisa mengurangi,” katanya.
Strategi kedua adalah memastikan ketersediaan bahan baku dengan mencari alternatif sumber impor dari berbagai negara.
“Nah yang kedua adalah ketersediaan bahan. Apa yang kita atur, kita sudah WHO Listed Authority, tadi sangat diapresiasi sama Komisi IX karena ini kita negara berkembang pertama yang mendapat posisi ini. Negara berpenghasilan menengah pertama. Tidak ada,” ujarnya.
Menurut Taruna, pengakuan internasional terhadap BPOM sebagai regulator yang kredibel akan dimanfaatkan untuk membuka akses kerja sama dengan negara lain.
“Nah juga kita termasuk 10 top regulator terbaik di dunia untuk di bidang obat dan makanan, khususnya vaksin kita luar biasa. Nah dengan pengaruh itu kita akan gunakan label baru kita ini untuk bargain ke negara-negara subtitut impor. Selama ini kan impor kita itu terbanyak dari China, India terus dari Eropa itu dari Belanda terus Switzerland atau Jenewa, kemudian sebagian dari Amerika,” jelasnya.
BPOM juga tengah menjajaki sumber bahan baku baru, termasuk dari Rusia, untuk mengurangi ketergantungan pada negara tertentu.
“Nah tentu untuk itu dengan posisi kita tadi kita kan dapat kepercayaan di dunia internasional, regulator kita bagus. Nah kita aktif memberikan jaminan dari negara-negara pengganti misalnya kalau seandainya India berpengaruh atau dari Belanda, mungkin dialihkan ke negara lain India atau ke Amerika sehingga daerah sumbernya dari Pasifik. Bahkan kita lagi menjajaki bahan baku yang berasal dari Rusia. Itu yang selama ini masih sangat kurang yang masuk ke kita,” jelasnya.
Taruna optimistis kedua strategi tersebut dapat menjaga stabilitas harga obat setidaknya hingga akhir tahun 2026.
“Jadi dua strategi itu akan saya yakin bisa mengontrol harga obat kita at least sampai akhir tahun karena sampai 6 bulan ke depan kita masih aman,” ujarnya.
Namun demikian, ia mengingatkan jika konflik berkepanjangan, maka dampaknya terhadap harga obat tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, BPOM juga menekankan pentingnya menjaga ketersediaan obat di dalam negeri.
“Nah tentu tahap berikutnya, kalau ini perang berlanjut kita akan lakukan strategi itu untuk melindungi rakyat kita supaya harganya tidak naik. Karena kadang persoalan harga memang itu sangat penting tapi ada yang lebih penting lagi, ketersediaan,” katanya.
Taruna menegaskan, ketersediaan obat menjadi prioritas utama karena tidak dapat digantikan seperti halnya komoditas pangan.
“Karena kita tahu obat itu beda dengan makanan. Kalau makanan bisa diganti dengan makanan lain tapi kalau kita tidak tersedia obat walaupun harganya murah tetapi tidak tersedia gimana? Nah itu tadi jadi kita mau pastikan semoga ketersediaan dan harganya sampai akhir tahun tetap aman dengan strategi itu tadi,” pungkasnya.
