JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah mematangkan rencana pembangunan tanggul laut atau giant sea wall di sepanjang Pantai Utara Jawa. Beberapa aspek masih diperhitungkan, termasuk persoalan lingkungan dan sumber daya yang bisa digunakan. Pembangunan disebut bakal melibatkan sejumlah pihak, termasuk perguruan tinggi.
Pematangan rencana pembangunan tanggul laut atau giant sea wall di sepanjang Pantai Utara (Pantura) Jawa dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianti di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/4/2026). Rapat dihadiri antara lain oleh Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto.
Seusai rapat yang berlangsung secara tertutup, Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa Didit Herdiawan Ashaf menyampaikan, pembangunan tanggul laut di sepanjang Pantura Jawa masih dalam tahap perencanaan. Kendati demikian, pendalaman dan pematangan rencana konstruksi terus dilakukan.
Mengenai jadwal pembangunan, kata Didit, pemerintah belum menentukan secara detail. Namun, diharapkan itu bisa dipercepat. Hingga saat ini, perhitungan terkait dengan berbagai aspek masih dilakukan.
“Masih dihitung, ya, waktunya. Karena, kan, berkaitan dengan resources yang ada. Indonesia kita manfaatkan semua. Jadi, salah satu yang utama adalah kita bisa memanfaatkan soal lingkungan, kita absorb hal-hal yang ada kaitannya dengan waste,” kata Didit.
Ia melanjutkan, nantinya pembangunan akan dilakukan secara bertahap. Akan tetapi, ia tidak menjelaskan tahapan-tahapan yang dimaksud.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan, dalam pembahasan rencana pembangunan tanggul laut Pantura Jawa, Presiden meminta Kemendikti Saintek untuk berpartisipasi aktif. Partisipasi dimaksud dengan cara menyediakan hasil penelitian terkait dari kampus-kampus.
“Jadi, dosen-dosen yang selama ini (melakukan) penelitian-penelitian yang ada di kampus, yang mendukung untuk percepatan, dan menjadi lebih efisien tentang pengembangan giant sea wall itu diminta untuk terlibat,” ujar Brian.
Untuk itu, pekan depan Kemendikti Saintek akan mengundang beberapa guru besar yang memiliki keahlian dan pernah terlibat dalam pembangunan daratan atau reklamasi. Mereka akan dipertemukan dengan Kepala Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut sekaligus dilibatkan dalam tim.
“Lebih dari itu (menyediakan kajian teknis, para guru besar akan) langsung dilibatkan nantinya masuk ke dalam tim yang dipimpin Kepala Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura Jawa,” tutur Brian.
Ia menegaskan, partisipasi aktif perguruan tinggi dibutuhkan karena pembangunan tanggul laut di Pantura Jawa berperan strategis untuk menyelamatkan 60 persen kawasan industri. Selain itu, jika program berjalan, itu juga diprediksi akan menyelamatkan lebih dari 30 juta penduduk.
Rencana pembangunan tanggul laut di sepanjang Pantura Jawa sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto hampir setahun lalu. Saat menutup International Conference on Infrastructure, pertengahan Juni 2025, ia menyatakan akan memulai proyek pembangunan tanggul laut yang sebenarnya sudah dibahas oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sejak tahun 1995. Menurut rencana, pembangunan tanggul raksasa yang terbentang mulai dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, ini diperkirakan memerlukan waktu 15-20 tahun.
Secara keseluruhan, proyek tersebut bernilai 80 miliar dollar AS atau setara Rp 1.280 triliun dengan asumsi nilai tukar 1 dollar AS sebesar Rp 16.000. Namun, untuk tanggul di sekitar Teluk Jakarta saja, biayanya sekitar 8 miliar dollar AS atau Rp 128 triliun. Pembangunan berkisar 8-10 tahun.
Oleh karena itu, Presiden menyebut alokasi yang diperlukan sekitar 1 miliar dollar AS per tahun. Presiden juga mengaku telah bertemu dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung dan mendapatkan dukungannya untuk pembangunan giant sea wall. Dengan begitu, biaya 1 miliar dollar AS per tahun, menurut rencana, akan ditanggung secara bersama antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jakarta.
Adapun inisiatif untuk membangun tanggul laut disebut sebagai upaya pemerintah melindungi kawasan pesisir yang rawan terkena dampak perubahan iklim dan naiknya permukaan air laut. Pembangunan tanggul juga diharapkan tidak hanya dapat melindungi kawasan pesisir dari ancaman abrasi, tetapi juga berfungsi untuk meningkatkan ketahanan lingkungan serta menyediakan sumber air bersih bagi daerah-daerah pesisir yang membutuhkan.
Pemerintah juga berharap dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang pantai utara Pulau Jawa dan memastikan ketahanan lingkungan yang berkelanjutan untuk masa depan.
Dihubungi secara terpisah, Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti mengakui, giant sea wall memang bertujuan mengamankan permukiman dan kawasan industri dari Banten sampai Jawa Timur. Harapannya, Pantura Jawa bisa terlindungi dari penurunan tanah dan kenaikan permukaan laut, serta bisa menghadirkan perpaduan kompleks antara manfaat perlindungan terhadap banjir pesisir dan risiko ekologis serta sosial yang signifikan.
Meskipun dirancang untuk melindungi jutaan penduduk, menurut Esther, proyek ini berisiko menyebabkan kerusakan parah pada ekosistem laut, mengurangi populasi ikan, dan menggusur komunitas nelayan setempat. Pengerukan dan reklamasi skala besar juga dapat menghancurkan ekosistem mangrove dan mengganggu kehidupan laut.
Selain itu, konstruksi dapat meningkatkan kekeruhan air dan menurunkan kadar oksigen akibat berkurangnya sirkulasi air. Dalam jangka panjang, keanekaragaman hayati laut akan hancur.
Lebih jauh lagi, akses ke area penangkapan ikan bagi nelayan berpotensi semakin terbatas. Perkiraan menunjukkan bahwa untuk setiap hektar wilayah laut yang hilang, nelayan akan kehilangan sekitar Rp 26,9 juta per tahun per orang, dengan total potensi kerugian di Teluk Jakarta mencapai ratusan miliar.
Esther mencontohkan, proyek seperti pembangunan Tanggul Laut Semarang-Demak telah menyebabkan penggusuran, memaksa nelayan untuk pindah ke pedalaman dan berjuang dengan pekerjaan baru.
Selain itu, dalam jangka panjang pemerintah juga perlu harus siap dengan pembiayaan besar. Tanpa kesiapan anggaran, utang negara bisa terus membengkak.
"Pembangunan itu harus memerhatikan tiga hal, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Apakah pemerintah siap menjawab semua tantangan itu dalam megaproyek giant sea wall ini," katanya saat dihubungi dari Jakarta.
