JAKARTA, KOMPAS - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meminta pelaku penyerangan Kampung Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, agar bertanggung jawab atas peristiwa yang menyebabkan 15 warga sipil tewas dan tujuh lainnya luka-luka. Pelaku serangan yang terjadi pada siang hari itu, disebutnya, telah diketahui masyarakat.
"Karena peristiwa terjadi di siang hari, pelakunya sudah tahu. Itu tidak bisa diperdebatkan. Rakyat sudah tahu. Korban sudah tahu. Masyarakat di sekitar lokasi sudah tahu. Sekarang silakan, jangan disembunyikan, harus dibuka," kata Menteri HAM Natalius Pigai dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (20/4/2026).
Natalius juga memastikan bahwa dari insiden tersebut, terdapat 15 warga sipil yang tewas dan tujuh lainnya luka-luka. Namun, ia belum bisa memastikan apakah di antara korban terwas terdapat anak-anak, namun ia menyebut bahwa di antara korban luka terdapat anak-anak.
Sebagaimana diberitakan, terjadi kontak tembak di dua lokasi, yakni Kampung Kembru di Distrik Kembru dan Kampung Jigunggi di Distrik Mageabume, Selasa (14/4/2026). Dua pihak yang terlibat, yakni pihak TNI dan Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM, saling tuding sebagai dalang tewasnya warga sipil.
Natalius menyatakan, peristiwa di Kabupaten Puncak tersebut menjadi perhatian serius bagi Kementerian HAM karena berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Ia pun menyebut, peristiwa tersebut kemungkinan lebih besar dari peristiwa pembunuhan Pendeta Yeremia.
Pendeta dimaksud, Yeremia Zanambani yang disiksa dan dibunuh pada 19 September 2020 di Kampung Bomba, Kabupaten Intan Jaya, Papua.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD kala itu menyebut, hasil investigasi Tim Gabungan Pencari Fakta Intan Jaya mengatakan, ada dugaan keterlibatan aparat dalam penembakan pendeta Yeremia Zanambani. Meskipun demikian, Mahfud juga menyebutkan adanya kemungkinan penyerangan dilakukan oleh pihak ketiga.
"Lagi-lagi peristiwa ini sangat akan mengganggu, mungkin lebih besar dari kematian Pendeta Yeremia yang membuat integritas martabat Indonesia terganggu karena kematian Yeremia telah menjadi catatan internasional," tutur Natalius.
Oleh karena itu, Natalius meminta agar pelaku penyerangan di Kampung Kembru dibuka dan diproses hukum. Dengan demikian, terwujud keadilan bagi keluarga korban.
Namun demikian, Natalius menolak menyebutkan secara terang pelaku peristiwa penyerangan tersebut. "Mereka yang luka-luka dan penduduk yang ada di tempat kejadian perkara tahu siapa yang menjadi pelaku. Maka tidak perlu bermain opini. Karena peristiwa yang terjadi siang hari, semua disaksikan dan suatu saat akan dibuka,' ujarnya.
Pada kesempatan itu, Natalius juga meminta agar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) maupun lembaga swadaya masyarakat untuk menunggu Kementerian HAM turun ke lapangan, sebelum melakukan penyelidikan. Alasannya, jika Komnas HAM yang menyelidiki, peristiwa tewasnya 15 warga sipil tersebut masuk kriteria penegakan hukum secara HAM dan masuk kategori serius yang dapat menimbulkan noda bagi Indonesia.
"Saya tidak mau NGO (non-governmental organization), LSM, atau Komnas HAM, turun melakukan penyelidikan lebih dulu. Mereka tetap akan melakukan (penyelidikan), tapi tidak mendahului. Lebih baik Kementerian Hak Asasi Manusia melakukan cek data. Kalau mereka, nanti lama-lama bisa membuat tidak bagus, citra negatif," ujarnya.
Menurut Natalius, lokasi peristiwa penyerangan yang menyebabkan 15 warga sipil tewas tersebut bukan merupakan titik konflik atau tempat pertempuran. Saat ini, pemerintah daerah di Papua Tengah pun disebutnya telah turun ke lokasi, termasuk merawat para korban luka.
Ketika ditanya tentang upaya mencapai perdamaian di Papua, menurut Natalius, hal itu merupakan kebijakan negara, yakni parlemen bersama dengan partai politik dan para tokoh nasional. Dengan demikian, perdamaian di Papua membutuhkan keputusan politik yang besar.
"Para punggawa bangsa harus berpikir bersama-sama, bersama orang Papua juga sama, duduk bareng menciptakan Papua damai. Semua komunitas, mau OPM (Organisasi Papua Merdeka), mau KKB (kelompok kriminal bersenjata), bersama-sama menciptakan Papua damai," kata Natalius.
Sebelumnya, Kepala Penerangan Komando Operasi (Koops) TNI Habema Letnan Kolonel Wirya Arthadiguna menyatakan, pihaknya selalu berkomitmen profesional dalam pelaksanaan operasi. Wirya menegaskan, dua insiden di Kembru dan Jigunggi tidak saling terkait. Dia menyebutkan, kejadian pertama di Kampung Kembru pada 14 April 2026.
”TNI berkomitmen untuk bertindak profesional, transparan, dan akuntabel dalam setiap pelaksanaan tugas,” kata Wirya.
