Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak jajaran kepala daerah dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) untuk memperkuat sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna mengatasi berbagai persoalan di daerah.
"Kalau seandainya Forkopimda kompak, hampir semua permasalahan daerah itu selesai. Tapi kalau untuk pimpinan Forkopimda-nya enggak kompak, masing-masing, berat," kata Tito saat sambutan kunci pada Rapat Kerja APEKSI Komisariat Wilayah I di Kota Banda Aceh, Aceh, dalam keterangan resmi, di Jakarta, Senin.
Ia mengatakan, kepala daerah dapat secara rutin menggelar rapat bersama Forkopimda untuk memetakan persoalan yang dihadapi daerah.
Hal tersebut mencakup persoalan ekonomi, sosial, hingga bencana. Daerah juga dapat bersinergi dengan jajaran TNI dan Polri untuk mengatasi permasalahan yang lebih kompleks.
Baca juga: Mendagri ajak kepala daerah perkuat kesiapsiagaan hadapi krisis global
Koordinasi yang dilakukan secara intensif, kata Mendagri, akan memperkuat keharmonisan hubungan antarunsur Forkopimda. Dengan demikian, seluruh pihak dapat berfokus pada upaya memajukan daerah.
"Nah ini yang saya mohon betul rekan-rekan bisa memahami porsi, posisi sebagai kepala daerah, sebagai pimpinan Forkopimda, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah," ujarnya.
Lebih lanjut, Mendagri mengungkapkan bahwa dinamika global saat ini berdampak langsung terhadap masyarakat, khususnya di sektor pangan dan energi.
Kepala daerah perlu mewaspadai gejolak tersebut dengan menggelar rapat secara rutin serta memperkuat koordinasi.
Baca juga: Mendagri tekankan tata kelola perkotaan di tengah isu urbanisasi
"Nah, oleh karena itulah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu kepala daerah, betul-betul jaga ini. Betul-betul jaga tim pengendali inflasi daerah itu, betul-betul pegang, kendalikan langsung," imbuhnya.
Guna memaksimalkan upaya tersebut, kepala daerah dapat berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan demikian, potensi kenaikan harga kebutuhan pokok dapat dideteksi lebih dini serta potensi gejolak di masyarakat dapat dicegah.
Di sisi lain, dalam forum tersebut, Mendagri juga mengajak kepala daerah untuk menangkap program kerja prioritas nasional.
Program tersebut meliputi sektor kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, ketahanan bencana, serta ekonomi kerakyatan dan desa.
Baca juga: Kemendagri: Tata kelola perkotaan dukung pembangunan berkelanjutan
"Ini program ini rekan-rekan harus tangkap, karena kalau enggak tangkap, rugi. Karena anggaran yang digunakan besar untuk setiap program ini," kata Mendagri.
"Kalau seandainya Forkopimda kompak, hampir semua permasalahan daerah itu selesai. Tapi kalau untuk pimpinan Forkopimda-nya enggak kompak, masing-masing, berat," kata Tito saat sambutan kunci pada Rapat Kerja APEKSI Komisariat Wilayah I di Kota Banda Aceh, Aceh, dalam keterangan resmi, di Jakarta, Senin.
Ia mengatakan, kepala daerah dapat secara rutin menggelar rapat bersama Forkopimda untuk memetakan persoalan yang dihadapi daerah.
Hal tersebut mencakup persoalan ekonomi, sosial, hingga bencana. Daerah juga dapat bersinergi dengan jajaran TNI dan Polri untuk mengatasi permasalahan yang lebih kompleks.
Baca juga: Mendagri ajak kepala daerah perkuat kesiapsiagaan hadapi krisis global
Koordinasi yang dilakukan secara intensif, kata Mendagri, akan memperkuat keharmonisan hubungan antarunsur Forkopimda. Dengan demikian, seluruh pihak dapat berfokus pada upaya memajukan daerah.
"Nah ini yang saya mohon betul rekan-rekan bisa memahami porsi, posisi sebagai kepala daerah, sebagai pimpinan Forkopimda, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah," ujarnya.
Lebih lanjut, Mendagri mengungkapkan bahwa dinamika global saat ini berdampak langsung terhadap masyarakat, khususnya di sektor pangan dan energi.
Kepala daerah perlu mewaspadai gejolak tersebut dengan menggelar rapat secara rutin serta memperkuat koordinasi.
Baca juga: Mendagri tekankan tata kelola perkotaan di tengah isu urbanisasi
"Nah, oleh karena itulah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu kepala daerah, betul-betul jaga ini. Betul-betul jaga tim pengendali inflasi daerah itu, betul-betul pegang, kendalikan langsung," imbuhnya.
Guna memaksimalkan upaya tersebut, kepala daerah dapat berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan demikian, potensi kenaikan harga kebutuhan pokok dapat dideteksi lebih dini serta potensi gejolak di masyarakat dapat dicegah.
Di sisi lain, dalam forum tersebut, Mendagri juga mengajak kepala daerah untuk menangkap program kerja prioritas nasional.
Program tersebut meliputi sektor kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, ketahanan bencana, serta ekonomi kerakyatan dan desa.
Baca juga: Kemendagri: Tata kelola perkotaan dukung pembangunan berkelanjutan
"Ini program ini rekan-rekan harus tangkap, karena kalau enggak tangkap, rugi. Karena anggaran yang digunakan besar untuk setiap program ini," kata Mendagri.
