Jakarta (ANTARA) - Indonesia dapat mengusulkan sidang darurat Dewan Keamanan PBB dengan menggandeng Prancis untuk memperkuat lobi multilateral menyusul korban pasukan UNIFIL di Lebanon, menurut pengamat.
"Indonesia bisa mengajukan sidang darurat DK PBB dengan menggandeng Prancis yang merupakan anggota DK PBB, mengingat pasukan Prancis baru-baru ini juga menjadi korban di Lebanon," kata Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia Muhammad Syaroni Rofii saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.
Menurutnya, Indonesia menggandeng Prancis akan memperkuat pengaruh dan lobi di tingkat multilateral. Untuk membantu menjamin keselamatan personel UNIFIL, katanya, Indonesia perlu menindaklanjuti hasil pertemuan DK PBB pasca meninggalnya sejumlah personel TNI selagi bertugas di Lebanon.
"Selain itu, Indonesia perlu meminta jaminan keamanan dari negara-negara yang memiliki pengaruh di zona konflik, seperti pengaruh Amerika Serikat kepada Israel dalam konflik Lebanon," katanya.
Syaroni juga menekankan perlunya untuk memperkuat mandat UNIFIL guna menghadapi ancaman yang lebih kompleks.
"Mandat UNIFIL perlu diperkuat karena sebetulnya mandat mereka sudah berakhir tahun lalu tetapi karena adanya konflik di Timur Tengah membuat penugasan diperpanjang," katanya.
Ia menambahkan bahwa mandat UNIFIL harus diikuti dengan klausul sanksi bagi negara yang melanggar resolusi DK PBB.
"Selama ini negara yang melanggar tidak pernah dihukum karena melakukan serangan terhadap personil UNIFIL dan melanggar resolusi DK PBB," katanya.
Pada 29 dan 30 Maret 2026, tiga prajurit TNI yang tergabung dalam UNIFIL gugur di Lebanon selatan. Mereka adalah Mayor Inf (Anm) Zulmi Aditya Iskandar, Serka (Anm) Muhammad Nur Ikhwan, dan Kopda (Anm) Farizal Rhomadhon.
Pada Sabtu (18/4), Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan seorang tentara Prancis gugur dan tiga lainnya terluka dalam serangan di Lebanon selatan yang menargetkan UNIFIL.
Baca juga: Lebanon siap lanjutkan negosiasi langsung dengan Israel
Baca juga: RI sampaikan belasungkawa atas gugurnya anggota UNIFIL Prancis
"Indonesia bisa mengajukan sidang darurat DK PBB dengan menggandeng Prancis yang merupakan anggota DK PBB, mengingat pasukan Prancis baru-baru ini juga menjadi korban di Lebanon," kata Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia Muhammad Syaroni Rofii saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.
Menurutnya, Indonesia menggandeng Prancis akan memperkuat pengaruh dan lobi di tingkat multilateral. Untuk membantu menjamin keselamatan personel UNIFIL, katanya, Indonesia perlu menindaklanjuti hasil pertemuan DK PBB pasca meninggalnya sejumlah personel TNI selagi bertugas di Lebanon.
"Selain itu, Indonesia perlu meminta jaminan keamanan dari negara-negara yang memiliki pengaruh di zona konflik, seperti pengaruh Amerika Serikat kepada Israel dalam konflik Lebanon," katanya.
Syaroni juga menekankan perlunya untuk memperkuat mandat UNIFIL guna menghadapi ancaman yang lebih kompleks.
"Mandat UNIFIL perlu diperkuat karena sebetulnya mandat mereka sudah berakhir tahun lalu tetapi karena adanya konflik di Timur Tengah membuat penugasan diperpanjang," katanya.
Ia menambahkan bahwa mandat UNIFIL harus diikuti dengan klausul sanksi bagi negara yang melanggar resolusi DK PBB.
"Selama ini negara yang melanggar tidak pernah dihukum karena melakukan serangan terhadap personil UNIFIL dan melanggar resolusi DK PBB," katanya.
Pada 29 dan 30 Maret 2026, tiga prajurit TNI yang tergabung dalam UNIFIL gugur di Lebanon selatan. Mereka adalah Mayor Inf (Anm) Zulmi Aditya Iskandar, Serka (Anm) Muhammad Nur Ikhwan, dan Kopda (Anm) Farizal Rhomadhon.
Pada Sabtu (18/4), Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan seorang tentara Prancis gugur dan tiga lainnya terluka dalam serangan di Lebanon selatan yang menargetkan UNIFIL.
Baca juga: Lebanon siap lanjutkan negosiasi langsung dengan Israel
Baca juga: RI sampaikan belasungkawa atas gugurnya anggota UNIFIL Prancis
