JAKARTA, KOMPAS.com - Polri menangkap dan menetapkan 330 orang sebagai tersangka kasus penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas elpiji bersubsidi dalam 13 hari terakhir, mulai 7 hingga 20 April 2026.
“Upaya yang kami lakukan selama 13 hari terkait penindakan migas ini bahwa telah mencapai hasil telah mengamankan 330 orang tersangka dengan 223 tempat kejadian perkara (TKP). Kurang lebih ini sama, berarti 223 laporan polisi (LP),” kata Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Pol M Irhamni di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (21/4/2026).
Ia membeberkan, temuan kasus ini tersebar di sejumlah wilayah, antara lain Polda Jawa Tengah (44 LP), Polda Jawa Timur (41 LP), Polda Kalimantan Timur (16 LP), Polda Lampung (14 LP), serta Polda Jawa Barat (12 LP).
Sementara wilayah lain mencatat jumlah yang lebih kecil.
Baca juga: Bareskrim Bongkar Penyalahgunaan BBM-LPG Subsidi, Rugikan Negara Rp 243 Miliar
“Ini terlihat bahwa sebagian besar di Jawa Timur dan di Jawa Tengah ini masih marak. Kebetulan di Jawa Timur itu kurang lebih ada 1.000 SPBU yang beroperasi,” ujar Irhamni.
Dalam pengungkapan ini, polisi menyita barang bukti berupa sekitar 403.000 liter solar, 58.000 liter pertalite, serta ribuan tabung elpiji berbagai ukuran, mulai dari 3 kilogram hingga 50 kilogram.
Polisi juga menyita161 unit kendaraan roda empat dan roda enam terkait perkara ini.
Irhamni mengatakan, penyalahgunaan BBM dan elpiji subsidi tersebut menimbulkan potensi kerugian negara sekitar Rp 243,07 miliar dalam 13 hari.
Baca juga: Mencampur BBM untuk Hemat, Apakah Efektif atau Justru Merugikan?
“Tentunya tindak lanjutnya akan kami kejar dengan tindak pidana pencucian uang,” ujar dia.
Adapun modus yang digunakan pelaku antara lain membeli solar subsidi berulang kali di sejumlah SPBU, kemudian menimbun dan menjualnya ke sektor industri.
Ada pula pelaku yang menggunakan kendaraan dengan tangki modifikasi, pelat nomor palsu, serta menyalahgunakan barcode untuk menghindari pengawasan.
Selain itu, ditemukan praktik kerja sama dengan oknum petugas SPBU untuk mendapatkan kuota BBM lebih banyak.
Baca juga: Daftar Harga LPG 12 Kg dan 5,5 Kg Terbaru di Seluruh Provinsi Usai Naik hingga 18 Persen
“Apabila kita temukan pejabat ataupun pihak-pihak terkait ataupun pegawai negeri yang terlibat di situ, perintah dari pimpinan kepada kami para penyidik untuk melakukan penegakan hukum dengan tindak pidana Tipikor,” kata Irhamni.
“Harapannya adalah membuat efek jera dan dapat ditelusuri semua aset-aset yang para pelaku nikmati tentunya,” imbuh dia.
Untuk elpiji subsidi, pelaku memindahkan isi tabung 3 kilogram ke tabung nonsubsidi berukuran 12 kilogram dan 50 kilogram, lalu menjualnya ke pasar industri seperti restoran dan hotel.
“Di dalam menjaga kedaulatan energi nasional tersebut, kita memastikan bahwa subsidi yang diberikan oleh negara benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak,” kata Irhamni.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
