Jakarta, tvOnenews.com - Baru-baru ini viral video demonstrasi besar yang terjadi di Kalimantan Timur pada 21 April 2026 dan mendadak menjadi perbincangan luas di media sosial.
Video, foto, hingga siaran langsung aksi yang berlangsung di Samarinda beredar masif, memperlihatkan ribuan massa dari berbagai elemen turun ke jalan dan memadati dua titik utama, yakni kantor gubernur dan gedung DPRD setempat.
Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa. Berdasarkan laporan sejumlah media dan informasi yang beredar di platform digital, jumlah massa yang terlibat diperkirakan mencapai ribuan orang. Bahkan, dalam beberapa laporan disebutkan angka peserta aksi bisa menembus sekitar 7.000 orang yang tersebar di dua lokasi utama demonstrasi.
Sekitar tiga pekan lalu sebelum aksi demonstrasi besar hari ini, Komisi Kejaksaan (Komjak) RI melakukan kunjungan kerja maraton ke Kalimantan Timur selama dua hari, 1–2 April 2026, dengan agenda pembahasan pengaduan masyarakat.
Kunjungan Komjak ini juga menjadi jawaban berbagai aduan masyarakat yang resah dengan berbagai indikasi korupsi di wilayah tersebut.
Dikutip dari berbagai sumber, aksi besar ini dimotori oleh aliansi masyarakat yang melibatkan mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, hingga kelompok disabilitas.
Mereka bergerak dari titik kumpul seperti kawasan Islamic Center Samarinda sebelum melakukan long march menuju gedung DPRD.
Di depan gedung legislatif, ribuan massa memadati area dan menyampaikan orasi secara bergantian.
Sementara itu, sebagian massa lainnya sudah bersiaga di sekitar kantor gubernur sebagai titik konsentrasi lanjutan aksi.
Aksi ini juga viral karena banyaknya dokumentasi dari peserta yang diunggah ke media sosial.
Video memperlihatkan massa memenuhi jalanan, membawa spanduk, hingga melakukan aksi simbolik sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Dalam berbagai unggahan yang beredar dan laporan media, massa aksi membawa tiga tuntutan utama yang menjadi inti gerakan.
Pertama, mendesak audit menyeluruh terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim yang dinilai kontroversial.
Kedua, menuntut penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Ketiga, mendesak DPRD agar menjalankan fungsi pengawasan secara independen dan maksimal.
Isu-isu tersebut sebelumnya memang telah menjadi perbincangan publik, termasuk terkait kebijakan anggaran dan dugaan konflik kepentingan di lingkungan pemerintahan daerah.
