Ketua Komisi I DPR Utut Adianto mengatakan, pihaknya akan menggelar rapat kerja (raker) dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan) usai masa reses DPR. DPR reses mulai 21 April hingga 11 Mei 2026.
Raker tersebut akan membahas sejumlah isu strategis, termasuk kerja sama pertahanan Indonesia dengan Amerika Serikat (AS).
Utut mengatkan, langkah tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap kebijakan pertahanan, sekaligus untuk memperdalam berbagai isu yang berkembang di publik.
Ia memastikan kerja sama pertahanan yang dilakukan Indonesia tidak akan mengganggu prinsip politik luar negeri bebas aktif.
“Yang pertama apakah ini nanti potensi mengganggu sikap kita yang bebas dan aktif? Saya rasa pasti tidak, karena kita di Senayan juga bagian dari yang selalu menekankan bahwa kita tidak boleh masuk ke aliansi militer jadi bahwa kita tetap bebas aktif,” ujar Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4).
Menurutnya, posisi Indonesia justru semakin strategis karena mampu menjalin hubungan dengan berbagai pihak.
“Kalau di benak teman-teman kita di barat selama ini kita kan dikenal sahabat mereka sejak tahun 70-an sampai tahun 2000 sekian. Lah ini yang dengan masuk BRICS kita juga bisa bersahabat dengan Amerika ini kan nilai tambah,” ujarnya.
“Kalau ada kekhawatiran pasti, sampai seberapa jago atau seberapa fleksibel kita masih bisa di antara dua karang itu,” sambungnya.
Ia juga mengibaratkan posisi Indonesia saat ini seperti konsep yang pernah disampaikan Wakil Presiden ke-1 RI Mohammad Hatta, yakni mampu menjaga keseimbangan di tengah dua kekuatan besar.
“Kalau Bung Hatta terkenal mengayuh di antara dua karang, nah ini sekarang ini benar-benar sedang kita jalani,” katanya.
OverflightUtut juga memastikan tidak ada perjanjian terkait overflight atau lintasan udara antara Indonesia dan AS yang sempat ramai dibicarakan.
“Di satu sisi kita disudutkan oleh pemberitaan ada blanket untuk di udara kita, overflight. Ini kan harus kita cek apa yang ditandatangani oleh Pak Menhan, Pak Sjafrie. Saya coba WA beliau mungkin dalam perjalanan pesawat tetapi begitu mendarat, beliau jelaskan tidak ada itu,” ujarnya.
Meski demikian, DPR tetap akan menggelar raker dengan Kemhan, khususnya Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, untuk membahas isu tersebut.
“Pertama apakah kita akan raker? Ya memang harus, hanya memang kan momennya kemarin beliaunya (Menhan Sjafrie) juga baru mendarat kan, kalau ke Amerika perjalanannya 4 hari itu kalau enggak pakai istirahat,” ujar Utut.
“Jadi segera setelah kita masuk reses kabarnya dipercepat kan tadinya 21 Mei, nanti akan ada reses 14 Mei kita pasti undang beliau,” kata dia.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menggelar pertemuan di Pentagon pada Senin (13/4) waktu setempat.
Dalam pertemuan tersebut, keduanya menandatangani perjanjian pembentukan Kemitraan Kerja Sama Pertahanan Utama atau Major Defense Cooperation Partnership.
Kemitraan ini menjadi kerangka untuk meningkatkan kerja sama pertahanan bilateral antara Amerika Serikat dan Indonesia guna menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik.
Selain itu, sempat mencuat isu usai beredarnya dokumen rahasia yang disebut berasal dari Departemen Pertahanan AS. Dokumen tersebut memuat rencana strategis untuk memperoleh akses lintasan udara menyeluruh (blanket overflight access) bagi pesawat militer AS di wilayah kedaulatan Indonesia.
