Kolaka, VIVA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus memperkuat kesiapan infrastruktur dan personel di daerah. Salah satunya melalui pembangunan Markas Komando (Mako) Satuan Brimob di Sulawesi Tenggara yang dinilai strategis untuk menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendukung pembangunan nasional.
Langkah ini ditandai dengan peresmian pertapakan Mako Brimob dan penyerahan hibah lahan yang dipimpin langsung Wakil Kepala Polri, Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prasetyo, Selasa, 21 April 2026, di kawasan Jalan Poros Kolaka-Kendari, Kabupaten Kolaka.
Pembangunan ini tak lepas dari dukungan pemerintah daerah dan pihak swasta yang menghibahkan lahan di sejumlah wilayah. Di Kabupaten Kolaka, lahan seluas 10 hektar disiapkan di Desa Lamedai untuk pembangunan Mako Batalyon C Pelopor.
Sementara di Kabupaten Konawe, tersedia 8 hektar di Desa Silea untuk Mako Kompi 3 Batalyon C Pelopor. Sedangkan di Kabupaten Buton Tengah, hibah lahan seluas 10 hektar berada di Desa Wakabanguna untuk pembangunan Mako Kompi 3 Batalyon B Pelopor.
Keberadaan Mako Brimob ini dinilai menjadi langkah penting dalam memperkuat kehadiran negara, khususnya dalam menjaga keamanan masyarakat serta mengawal proyek-proyek strategis nasional di wilayah tersebut.
“Hibah lahan ini akan dimanfaatkan untuk pembangunan Mako Brimob guna memperkuat kehadiran negara dalam menjamin keamanan dan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat sekitar, sekaligus mendukung pengamanan Proyek Strategis Nasional di wilayah Kolaka, Sulawesi Tenggara,” tutur Dedi.
Selain itu, Polri juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menciptakan situasi yang kondusif, terutama di tengah meningkatnya aktivitas pembangunan dan investasi di daerah.
“Sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan dunia usaha adalah kunci. Dengan kolaborasi yang kuat, kita dapat memastikan pembangunan berjalan aman, lancar, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata dia.
Dengan pembangunan ini, Polri berharap kehadiran Brimob di Sulawesi Tenggara semakin optimal dalam menjaga keamanan wilayah, sekaligus mempercepat dukungan terhadap berbagai program pembangunan nasional di daerah.
