Bisnis.com, SEMARANG - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) membidik 576.000 bidang usaha di Provinsi Jawa Tengah untuk meraih sertifikasi halal pada periode tahun ini.
Langkah ini menuntut peran aktif Pemerintah Daerah dalam mengatur berbagai instrumen pendanaan, mulai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maemoen, menegaskan bahwa dukungan struktural dari pemerintah kabupaten dan kota menjadi faktor krusial dalam pencapaian target tersebut.
Menurutnya, birokrasi daerah harus hadir memberikan kemudahan akses bagi para pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), agar segera melegalkan status halal pada produk mereka.
“Harapannya, Pemda bisa memberikan fasilitasi sertifikasi melalui OPD, Baznas, BUMD, ataupun melibatkan perusahaan dengan program Corporate Social Responsibility (CSR),” ujar Taj Yasin dalam agenda Sosialisasi Sertifikasi Halal di Gedung Grhadika Bakti Praja, Semarang, Selasa (21/4/2026).
Upaya ini merupakan bagian dari visi besar kepemimpinan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin pada tahun ketiga yang menitikberatkan pada pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi syariah. Integrasi sertifikasi halal dipandang sebagai fondasi utama dalam menciptakan ekosistem wisata ramah muslim guna menarik wisatawan domestik maupun mancanegara secara signifikan.
Baca Juga
- BPJPH Klaim Indiustri Tekstil Berpotensi Naik 8x Lipat Berkat Sertifikasi Halal
- BPJPH: Sektor Logistik Wajib Terapkan Sertifikasi Halal pada 2026
- Industri Skincare Matangkan Persiapan Jelang Wajib Halal 2026
Taj Yasin menambahkan bahwa sektor pariwisata tidak dapat dipisahkan dari kepastian konsumsi yang aman bagi wisatawan muslim. “Kalau bicara wisata, bukan hanya hotel yang ramah muslim, tetapi juga makanan harus serba halal,” tegas Gus Yasin, sapaan akrabnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah memberikan dukungan infrastruktur berupa hibah tanah untuk pembangunan kantor perwakilan BPJPH di wilayah tersebut.
Fasilitas ini diharapkan dapat memotong rantai birokrasi sehingga masyarakat bisa langsung melakukan pengurusan sertifikasi dengan pendampingan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).
Sekretaris Utama BPJPH, Muhammad Aqil Irham, memberikan apresiasi atas kontribusi Jawa Tengah yang saat ini menduduki peringkat kedua nasional dalam capaian sertifikasi halal. BPJPH menekankan bahwa sertifikasi bukan sekadar kewajiban regulasi agama, melainkan telah bertransformasi menjadi tren gaya hidup global yang menentukan daya saing pasar.
"Halal bukan lagi semata-mata urusan agama, tetapi jadi tren gaya hidup. Kalau konsumen tidak tenang dan tidak nyaman, jadi tidak mau belanja. Akibatnya, produknya ditinggal konsumen," jelas Aqil Irham di hadapan perwakilan 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah.
Lebih lanjut, Aqil mendorong Pemda untuk melakukan orkestrasi anggaran secara gotong royong guna mempercepat proses sertifikasi bagi pengusaha lokal. Langkah ini diproyeksikan dapat memberikan nilai tambah pada produk daerah, sehingga memiliki standar kesehatan dan kualitas yang diakui untuk menembus pasar ekspor internasional.
Sebagai bentuk komitmen nyata, pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan kolektif dengan 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah untuk memfasilitasi pelaku usaha di wilayah masing-masing. Sinergi lintas sektoral ini diharapkan mampu menghapus kekhawatiran konsumen dan memperkuat posisi Jawa Tengah sebagai pilar utama ekonomi syariah nasional.
