Kritik terhadap metode penanganan ikan sapu-sapu di Jakarta mencuat setelah muncul dugaan penguburan ikan dalam kondisi masih hidup. Sorotan ini menempatkan kebijakan lingkungan Pemprov DKI pada persimpangan antara efektivitas program dan etika kesejahteraan hewan.
Majelis Ulama Indonesia menilai praktik tersebut tidak sejalan dengan prinsip perlakuan layak terhadap makhluk hidup. Pandangan ini memperkuat tekanan publik agar pemerintah mengevaluasi pendekatan yang digunakan dalam pengendalian spesies invasif tersebut.
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengakui adanya kekurangan dalam pelaksanaan di lapangan. Ia menyebut kemungkinan sebagian ikan belum mati saat proses penguburan berlangsung.
“Mungkin kemarin penguburannya banyak yang belum mati. Untuk itu mungkin kami alpa, nanti kami evaluasi, benahi,” ujar Rano dikutip dari ANTARA.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah membuka ruang koreksi terhadap kebijakan yang dijalankan.
Di tengah polemik tersebut, pemerintah tetap menegaskan bahwa pengendalian ikan sapu-sapu merupakan langkah penting. Spesies ini diketahui sebagai ancaman bagi keseimbangan ekosistem sungai karena dapat menekan populasi ikan lokal.
Program penanganan massal yang dilakukan sebelumnya bahkan menghasilkan tangkapan dalam jumlah besar. Dalam satu kegiatan, total ikan yang diangkat dari perairan mencapai 6,98 ton, angka yang menunjukkan skala persoalan yang tidak kecil.
Selama ini, ikan hasil tangkapan dimatikan lalu dikubur secara higienis di lokasi tertentu. Langkah tersebut bertujuan mencegah ikan kembali ke perairan sekaligus menghindari praktik perdagangan ilegal.
Namun, metode ini kini menjadi bahan evaluasi karena dinilai belum sepenuhnya memperhatikan aspek kemanusiaan terhadap hewan. Kondisi ini menegaskan bahwa kebijakan lingkungan tidak hanya soal hasil, tetapi juga cara yang digunakan untuk mencapainya.
Sebagai alternatif, Pemprov DKI mulai melirik pendekatan yang lebih bernilai guna. Rano mengungkapkan praktik di Brasil yang mengolah ikan sapu-sapu menjadi arang kini tengah dikaji sebagai solusi baru.
“Ikan sapu-sapu ini di Brasil juga menjadi permasalahan, tapi bisa diolah menjadi arang,” katanya.
Baca Juga: Tolak Branding Parpol di Sarana Transportasi, Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim Kritik Wacana Naming Right Halte untuk Partai Politik
Gagasan tersebut diharapkan mampu mengubah beban lingkungan menjadi potensi ekonomi. Di sisi lain, pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mengonsumsi ikan sapu-sapu.
Hal ini disebabkan kandungan logam berat seperti timbal yang melebihi ambang batas aman bagi kesehatan. Polemik ini menjadi pengingat bahwa pengelolaan lingkungan membutuhkan keseimbangan antara ketegasan dan kehati-hatian.
Ke depan, pendekatan yang lebih terukur, transparan, dan manusiawi menjadi kunci agar kebijakan tidak memicu kontroversi serupa.
