Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan biaya internet dalam program Kampung Internet ditanggung pemerintah. Biaya ditanggung selama enam bulan hingga satu tahun sejak program dimulai pada September 2025.
Direktur Akselerasi Infrastruktur Digital Komdigi, Mulyadi, mengatakan durasi pembiayaan bergantung pada kebijakan di masing-masing lokasi.
“Pembiayaan diberikan selama enam bulan sampai satu tahun, tergantung kebijakannya,” ujar Mulyadi di Lombok, Selasa (21/4).
Menurut Mulyadi, Komdigi membayarkan biaya tersebut langsung kepada penyedia layanan internet agar mereka bersedia membangun infrastruktur di wilayah pedesaan.
Ia menjelaskan, desa yang belum terjangkau jaringan fiber optik namun memiliki potensi ekonomi akan ditawarkan kepada penyedia layanan internet untuk dibangun jaringannya.
“Jadi di desa tersebut yang belum ada fiber optik dengan sudah ada create demand (potensi ekonomi), ini ditawarkan kepada penyelenggara fiber optik yang bersedia untuk menarik kabel ke sana, menyediakan layanan internet ke sana,” jelas Mulyadi.
Sementara itu, Staf Khusus Menkomdigi, Alfreno Kautsar Ramadhan, mengatakan Kampung Internet difokuskan pada desa dengan potensi ekonomi, seperti adanya UMKM yang ingin memanfaatkan teknologi.
"UMKM kan pengin masuk ke e-commerce misalnya atau pengin menggunakan QRIS. Akhirnya pemerintah datanglah ke situ, mengecek, menyurvei, oh ternyata bisa market-nya,” jelas Alfreno.
Ia menambahkan, pemerintah memberikan insentif kepada penyedia layanan internet untuk memantik agar mereka membangun jaringan ke wilayah tersebut.
Menurut Alfreno, setelah akses internet tersedia, aktivitas ekonomi masyarakat akan meningkat hingga pada akhirnya mampu berlangganan secara mandiri.
“Setelah diberi insentif, ekonomi bergerak. Masyarakat akhirnya bisa berlangganan sendiri, dan penyedia layanan juga mendapatkan keuntungan,” ujarnya.
Ia menyebut, penyedia layanan yang sebelumnya enggan masuk ke desa mulai tertarik setelah adanya insentif. Setelah satu tahun, layanan tersebut diharapkan dapat berjalan secara komersial.
Program Kampung Internet merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan fixed broadband yang saat ini baru mencapai sekitar 21% secara nasional.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Komdigi menargetkan cakupan fixed broadband mencapai 90% di tingkat kecamatan dengan kecepatan hingga 100 Mbps pada 2029.
Sejauh ini, Komdigi telah membangun 1.282 titik akses internet di 22 desa yang tersebar di enam provinsi, yakni Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung, dan Nusa Tenggara Barat.
Program ini juga bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di pedesaan.
Di sisi lain, Menkomdigi, Meutya Hafid, mengingatkan agar akses internet dimanfaatkan secara produktif oleh masyarakat.
