SURABAYA (Realita)— Kejaksaan Negeri Tanjung Perak masih menunggu hasil penghitungan resmi kerugian negara dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola sewa stan pasar yang dikelola Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS) Kota Surabaya.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Tanjung Perak, I Made Agus Mahendra Iswara, mengatakan hingga kini penyidik belum dapat memastikan nilai kerugian negara karena proses penghitungan masih berlangsung. “Kerugian negara belum bisa dipastikan. Kami masih menunggu proses penghitungan secara resmi,” kata Iswara saat dikonfirmasi, Selasa, 21 April 2026.
Baca juga: PT Unicomindo Kembali Ajukan Permohonan, Tagih Rp104,2 Miliar ke Pemkot Surabaya
Ia menjelaskan, penghitungan kerugian negara harus dilakukan secara cermat dengan mengumpulkan dan menganalisis seluruh data serta barang bukti. Karena itu, penyidik memilih tidak terburu-buru menyampaikan angka kerugian agar tidak menimbulkan kesalahan informasi di masyarakat.
“Takut nanti salah menyampaikan. Harus menunggu hasil penghitungan yang benar-benar valid,” ujarnya.
Menurut Iswara, penghitungan kerugian negara nantinya akan dilakukan oleh auditor yang berwenang. Namun, mekanisme penunjukan auditor masih menunggu arahan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), menyusul dinamika aturan pascaputusan Mahkamah Konstitusi terkait kewenangan penghitungan kerugian negara.
Baca juga: Modus Urus Pajak, Mobil Dijual Diam-Diam, Jerry Wongso Diadili
Sambil menunggu proses tersebut, penyidik memfokuskan pada pengumpulan alat bukti, termasuk analisis barang bukti elektronik melalui digital forensik. Hasilnya diharapkan dapat memperjelas konstruksi perkara sekaligus membantu menghitung potensi kerugian negara.
Sebelumnya, Kejari Tanjung Perak telah menaikkan status perkara dugaan korupsi pengelolaan aset PD Pasar Surya ke tahap penyidikan sejak 16 Maret 2026. Kasus ini berkaitan dengan pengelolaan sewa stan dan lahan kosong periode 2024–2025.
Baca juga: Dugaan Pelecehan, Oknum Jaksa Diperiksa Bidang Pengawasan
Dugaan pelanggaran terjadi di wilayah timur, utara, dan selatan yang mencakup 62 pasar. Di lapangan, sejumlah stan dan lahan disebut digunakan tanpa perjanjian sewa resmi sehingga tidak ada kepastian pembayaran maupun dasar penagihan.
Kondisi tersebut menimbulkan potensi kerugian negara yang ditaksir mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Hingga kini, penyidik masih memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut.yudhi
Editor : Redaksi
