Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait isu PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) bakal berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Purbaya meminta publik menunggu pengumuman resmi pemerintah terkait skema pembayaran utang proyek Whoosh. Pengumuman tersebut akan dilakukan oleh Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.
“Nanti setelah diumumkan Pak AHY, saya pikir saya enggak berhak ngomongin sekarang ya,” kata Purbaya usai ditanya soal kemungkinan KCIC di bawah Kemenkeu, di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta, Rabu (22/4).
Pembahasan Skema Utang Whoosh Sudah RampungTerkait restrukturisasi pembiayaan proyek Whoosh, Purbaya memastikan seluruh pembahasan telah rampung dan kini tinggal menunggu pengumuman resmi dari pemerintah.
“Sudah, sudah kelar, tinggal diumumkan. Kemarin saya ketemu Menteri Keuangan China, saya bilang sudah diputuskan tinggal diumumkan,” ujarnya.
Dia menekankan penyelesaian ini juga penting untuk menjaga kredibilitas Indonesia di mata internasional, khususnya dalam hubungan dengan China sebagai mitra proyek.
“Jadi pihak China enggak usah khawatir Indonesia tidak pernah melanggar janji, itu kan kredibilitas kita yang kita jaga di dunia internasional,” ujarnya.
Meski demikian, dia menyebut dalam skema kerja sama investasi, baik Indonesia maupun China sama-sama menanggung risiko dari proyek tersebut. “Ketika ada loss, urusan sini juga loss. Kita berapa persen, dia juga berapa persen bayarnya. Jadi sama-sama agak menderita lah,” kata dia.
Dia juga menyinggung persoalan cost overrun proyek Whoosh yang sempat membengkak pada masa awal pembangunan. Menurut dia, hal itu terjadi karena lemahnya koordinasi dan tidak adanya pihak yang secara jelas mengawal proyek tersebut.
Purbaya mengaku pernah mendapat keluhan langsung dari pihak China terkait lambannya progres proyek, terutama dalam pembebasan lahan.
Menurut dia, kondisi tersebut membuat proyek berjalan tidak efektif karena koordinasi antar lembaga tidak jelas. Bahkan, investor harus berpindah-pindah koordinasi dari BUMN ke Kementerian Pekerjaan Umum dan lain-lain.
“Tapi ke depan harusnya tidak seperti itu. Untuk proyek-proyek besar betul-betul dikawal sehingga yang menjalankan proyeknya gak bingung, pada waktu itu mereka bingung, saya juga bingung lho enggak ada yang jaga,” tutupnya.
