jpnn.com - BANDUNG - Ribuan tenaga honorer di lingkungan pendidikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat belum menerima gaji selama dua bulan, Maret dan April 2026.
Dinas Pendidikan Jabar memberikan penjelasan ihwal penyebab belum dibayarnya hak dari pada tenaga honorer tersebut.
BACA JUGA: Oknum Guru Honorer di Sumedang Berbuat Dosa, Korbannya Masih Belia
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat Purwanto mengatakan, berdasarkan data yang didapatkannya ada banyak tenaga honorer yang kini gajinya belum dibayarkan selama dua bulan.
Alasannya lantaran terbentur dengan peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
BACA JUGA: Ada Perintah Pendataan Ulang Honorer, Pak Anwar Menjelaskan Tujuannya
"Jumlahnya 3.823, ada guru, ada TU, keamanan, dan kebersihan. Tertunda dua bulan, jadi, kami belum bisa membayarkan gajinya karena terbentur edaran Menpan RB," kata Purwanto, saat dikonfirmasi, Rabu (22/4).
Disdik Jabar, kata Purwanto, saat ini masih melakukan koordinasi dengan gubernur untuk mengatasi persoalan ini.
BACA JUGA: Guru Honorer di Kuningan Tercatat sebagai Pembeli Mobil Ferrari, Faktanya Mengejutkan
"Solusinya lagi dicari. Yang jelas mereka sudah bekerja dan sekolah juga membutuhkan, kami cari skema pembayarannya seperti apa," ujarnya.
Tenaga pendidik honorer saat ini, kata Purwanto tersebar di seluruh sekolah SMA dan SMK di Jawa Barat. Mereka pun secara jam kerja mengajar sudah sesuai peraturan.
"Seperti guru bahasa Indonesia itu gaji bisa ngajar yang lain kekurangannya jadi diisi oleh yang lain, tergantung pelajaran. Rata-rata sudah sesuai jam mengajar," tuturnya.
Mengenai penambahan guru honorer baru, Purwanto masih belum mengetahui secara pasti apakah peluang tersebut akan ada atau tidak.
Hanya saja, Disdik Jabar akan memaksimalkan terlebih dahulu tenaga pendidik yang sudah ada saat ini.
"Rekrutmen baru juga harus memikirkan yang sedang bekerja. Memaksimalkan dulu yang ini, kalau ini bisa dioptimalkan makin bagus," katanya.
Total kebutuhan tenaga pendidik di Jabar sendiri mencapai 60 ribu baik untuk guru, TU dan petugas lainnya.
Dia pun memastikan para honorer ini masih belum diangkat menjadi PPPK penuh waktu atau paruh waktu. Namun, mereka tetap bekerja.
"Gajinya berbeda-beda total per bulan itu Rp7 miliaran, kalau dia bulan berarti sekitar Rp14 miliar," ungkapnya. (mcr27/jpnn)
Redaktur : Mufthia Ridwan
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina
