Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh telah rampung dan tinggal menunggu pengumuman resmi pemerintah.
"Sudah kelar (restruktusiasi), tinggal diumumkan," ujar Purbaya, dalam acara Simposium PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) 2026 di Jakarta, dilansir Antara, Rabu, 22 April 2026.
Meski demikian, Menkeu belum bersedia mengungkapkan detail hasil restrukturisasi. Ia menyebut pengumuman resmi akan disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Nanti diumumkan Pak AHY. Saya pikir saya enggak berhak ngomongin sekarang ya. Nanti tanya Pak AHY begitu diumumkan nanti. Tapi yang jelas sudah putus, cuma belum saatnya diumumkan," tegas Purbaya.
Terkait kemungkinan kehadiran perwakilan Tiongkok saat pengumuman resmi nanti, Bendahara Negara itu belum memberikan kepastian. Ia menegaskan keputusan tersebut berada di tangan pemerintah.
Pemerintah juga telah menyampaikan hasil tersebut kepada pemerintah Tiongkok. Langkah ini ditempuh untuk menjaga hubungan bilateral jangka panjang serta kepercayaan antara kedua negara.
"Kemarin saya ketemu Menteri Keuangan Tiongkok. Kan ini berhubungan dengan hubungan jangka panjang antara Indonesia dengan Tiongkok. Kan saya bilang ke Menteri Keuangan Tiongkok sudah diputuskan, tinggal diumumkan," tutur dia.
Sebelumnya, Purbaya sempat menyinggung proyek yang dikelola oleh PT KCIC itu sempat mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) dan persoalan koordinasi antarinstansi.
Maka dari itu, diperlukan restrukturisasi untuk memastikan keberlanjutan proyek serta menjaga keseimbangan pembagian beban antara Indonesia dan Tiongkok.
Purbaya juga mengungkapkan skema baru nantinya akan mencerminkan prinsip berbagi risiko antara kedua pihak.
"Kalau ada loss, ya sama-sama. Kita berapa persen, mereka berapa persen," ujar dia.
Menkeu turut menyinggung penyebab terjadinya cost overrun pada sejumlah proyek infrastruktur, termasuk Whoosh. Menurut dia, pembengkakan biaya terutama disebabkan lemahnya pengawasan selama proses pembangunan.
"Itu sebetulnya proyeknya bagus. Cuman tidak diawasi sehingga ketika ada masalah, tidak ada yang menangani. Akhirnya terjadi cost overrun berpuluh triliun rupiah," ujar dia.
