FAJAR, MAKASSAR — Perubahan iklim menjadi tantangan global yang tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam banyak situasi, perempuan menjadi kelompok yang paling terdampak, namun sekaligus memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan lingkungan melalui pengetahuan lokal, praktik adaptasi, dan kepemimpinan di tingkat tapak.
Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam aksi iklim melalui berbagai kebijakan nasional, termasuk penguatan program perhutanan sosial. Hingga 2026, program ini telah mencakup akses kelola seluas 8,33 juta hektare bagi masyarakat. Selain mendorong kelestarian hutan, program ini juga membuka ruang bagi perempuan untuk berperan aktif dalam pengelolaan sumber daya alam serta pengembangan ekonomi berbasis hutan.
Kisah para perempuan yang menjadi narasumber dalam talkshow menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan mampu mengambil peran sentral dalam menentukan arah pengelolaan dan pembangunan. Hal ini terlihat dari keterlibatan mereka dalam Kelompok Tani Hutan yang memadukan aspek kelestarian ekologi dan ekonomi di kawasan konservasi.
Selain itu, perempuan juga aktif dalam Kelompok Baca Anggaran yang mengawal transparansi dan ketepatan sasaran penggunaan dana desa, serta terlibat dalam gerakan advokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) untuk mengontrol potensi dampak lingkungan yang dapat membahayakan masyarakat sekitar.
Dalam rangka memperingati Hari Kartini dan Hari Bumi 2026, akademisi, pemerintah, dan masyarakat sipil berkumpul dalam forum dialog bertajuk “Dari Emansipasi ke Aksi Iklim: Memperkuat Kesetaraan Gender, Partisipasi, dan Kepemimpinan Perempuan dalam Aksi Iklim di Indonesia.”
Kegiatan yang digelar di Universitas Islam Makassar, khususnya di Fakultas Pertanian dan Program Studi Kehutanan, ini dihadiri sekitar 300 peserta dari kalangan civitas akademika, pelajar, serta masyarakat umum. Forum tersebut diselenggarakan oleh The Asia Foundation melalui program Women Forest Defenders (WFD), bekerja sama dengan Tim Layanan Kehutanan Masyarakat (TLKM).
Kegiatan ini bertujuan memperkuat kepemimpinan perempuan dalam aksi iklim, sekaligus memperkenalkan praktik baik perempuan penjaga hutan dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat, serta meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai peran perempuan dalam isu lingkungan.
“Menjaga lingkungan adalah amanah; kita bisa meningkatkan ekonomi keluarga tanpa harus merusak ekosistem dan menebang pohon seenaknya,” ujar Nurhidayah, Ketua Gabungan Kelompok Tani Hutan Patanyamang.
Novi Saputri dari Kelompok Baca Anggaran Desa Tukimasea menambahkan, keterlibatan perempuan dalam perencanaan anggaran membuat kebijakan menjadi lebih transparan dan tepat sasaran.
Sementara itu, Sinar, salah satu pegiat lingkungan, mengaku terdorong untuk bergerak setelah memahami dampak PLTSA terhadap masyarakat. “Setelah saya pelajari, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Dari situ saya mulai bergerak tanpa diminta,” ujarnya.
Melalui berbagai praktik baik di tingkat tapak—mulai dari penjagaan hutan hingga pengawasan anggaran desa—terlihat bahwa kepemimpinan perempuan bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian penting dari solusi iklim yang inklusif untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. (*)
