Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengingatkan pentingnya penguatan kedaulatan nasional di tengah dinamika geopolitik global yang kian memanas, dengan tetap menjaga konsistensi politik luar negeri bebas aktif.
Dalam diskusi "Dialektika Demokrasi" di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, Dave menilai konflik global yang berkepanjangan menuntut Indonesia bersikap adaptif sekaligus berprinsip dalam menjaga kepentingan nasional.
"Kalau hanya Rusia dan Ukraina, seharusnya konflik ini sudah selesai sejak lama. Namun faktanya, ada suplai persenjataan, teknologi hingga personel dari berbagai negara," ujar dia dalam keterangannya.
Ia menyoroti konflik Perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung lebih dari tiga tahun sebagai indikasi kuat keterlibatan banyak aktor global di luar dua negara tersebut.
Selain itu, Dave juga mengingatkan risiko keterlibatan warga negara asing, termasuk dari Indonesia, dalam konflik bersenjata sebagai tentara bayaran yang kerap tergiur imbalan finansial namun berisiko tinggi.
Di kawasan Timur Tengah, ia mencermati eskalasi ketegangan yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Meski demikian, stabilitas internal Iran dinilai tetap terjaga.
"Pergantian kepemimpinan di Iran berlangsung cepat. Ini menunjukkan mereka tidak mengkultuskan individu, tetapi mengedepankan ideologi," katanya.
Menurut dia, dinamika geopolitik tersebut turut berdampak pada sektor ekonomi global, terutama fluktuasi harga energi. Namun, Pemerintah Indonesia dinilai mampu meredam dampaknya melalui kebijakan fiskal.
"Pemerintah, termasuk Presiden Prabowo dan Menteri ESDM, mampu menahan dampak kenaikan harga minyak dengan pengelolaan APBN," ujar Dave.
Ia juga mengingatkan adanya ancaman hibrida yang perlu diantisipasi, termasuk potensi dampak konflik di kawasan Laut China Selatan serta ketegangan antara China dan Taiwan.
Dalam konteks tersebut, Dave menekankan pentingnya menjaga keseimbangan hubungan internasional, mengingat posisi strategis Indonesia di tengah persaingan global.
"China adalah mitra dagang utama Indonesia, tetapi kita juga membutuhkan dukungan teknologi dan kerja sama dari Amerika Serikat serta Eropa. Jadi, hubungan harus tetap seimbang," ucapnya.
Indonesia, lanjut Dave, perlu memperkuat peran di forum internasional untuk mendorong solusi damai yang konkret dan berkelanjutan.
"Indonesia harus terus mendorong solusi permanen bagi konflik global, sehingga tidak hanya berhenti pada wacana, tetapi benar-benar menghasilkan perdamaian," kata dia.
Baca juga: Komisi I DPR: Indonesia perlu perkuat kedaulatan sekaligus bebas aktif
Baca juga: DPR: Kebijakan ruang udara RI bagi militer asing harus transparan
Dalam diskusi "Dialektika Demokrasi" di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, Dave menilai konflik global yang berkepanjangan menuntut Indonesia bersikap adaptif sekaligus berprinsip dalam menjaga kepentingan nasional.
"Kalau hanya Rusia dan Ukraina, seharusnya konflik ini sudah selesai sejak lama. Namun faktanya, ada suplai persenjataan, teknologi hingga personel dari berbagai negara," ujar dia dalam keterangannya.
Ia menyoroti konflik Perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung lebih dari tiga tahun sebagai indikasi kuat keterlibatan banyak aktor global di luar dua negara tersebut.
Selain itu, Dave juga mengingatkan risiko keterlibatan warga negara asing, termasuk dari Indonesia, dalam konflik bersenjata sebagai tentara bayaran yang kerap tergiur imbalan finansial namun berisiko tinggi.
Di kawasan Timur Tengah, ia mencermati eskalasi ketegangan yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Meski demikian, stabilitas internal Iran dinilai tetap terjaga.
"Pergantian kepemimpinan di Iran berlangsung cepat. Ini menunjukkan mereka tidak mengkultuskan individu, tetapi mengedepankan ideologi," katanya.
Menurut dia, dinamika geopolitik tersebut turut berdampak pada sektor ekonomi global, terutama fluktuasi harga energi. Namun, Pemerintah Indonesia dinilai mampu meredam dampaknya melalui kebijakan fiskal.
"Pemerintah, termasuk Presiden Prabowo dan Menteri ESDM, mampu menahan dampak kenaikan harga minyak dengan pengelolaan APBN," ujar Dave.
Ia juga mengingatkan adanya ancaman hibrida yang perlu diantisipasi, termasuk potensi dampak konflik di kawasan Laut China Selatan serta ketegangan antara China dan Taiwan.
Dalam konteks tersebut, Dave menekankan pentingnya menjaga keseimbangan hubungan internasional, mengingat posisi strategis Indonesia di tengah persaingan global.
"China adalah mitra dagang utama Indonesia, tetapi kita juga membutuhkan dukungan teknologi dan kerja sama dari Amerika Serikat serta Eropa. Jadi, hubungan harus tetap seimbang," ucapnya.
Indonesia, lanjut Dave, perlu memperkuat peran di forum internasional untuk mendorong solusi damai yang konkret dan berkelanjutan.
"Indonesia harus terus mendorong solusi permanen bagi konflik global, sehingga tidak hanya berhenti pada wacana, tetapi benar-benar menghasilkan perdamaian," kata dia.
Baca juga: Komisi I DPR: Indonesia perlu perkuat kedaulatan sekaligus bebas aktif
Baca juga: DPR: Kebijakan ruang udara RI bagi militer asing harus transparan
