jpnn.com, JAKARTA - SETARA Institute secara resmi merilis laporan Indeks Kota Toleran (IKT) 2025 yang memetakan kinerja 94 kota di Indonesia dalam mengelola keberagaman, toleransi, dan inklusi sosial. Laporan ini merupakan publikasi kesembilan sejak pertama kali dilakukan pada 2015.
"Ini mengombinasikan paradigma hak konstitusional warga, standar HAM internasional, serta tata kelola pemerintahan yang inklusif," kata Ketua Badan Pengurus SETARA Institute, Ismail Hasan, Rabu (22/4).
BACA JUGA: SETARA Institute Merilis Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, Simak
Hasil studi tahun ini menempatkan Kota Salatiga di peringkat pertama sebagai kota dengan skor toleransi tertinggi dengan perolehan skor 6,492.
Posisi Salatiga diikuti oleh Kota Singkawang di peringkat kedua dengan skor 6,391, dan Kota Semarang di peringkat ketiga dengan skor 6,160.
BACA JUGA: Rilis 10 Isu Prioritas Bisnis & HAM 2026, SETARA Institute Soroti Risiko Model Ekonomi Ekstraktif
Melengkapi daftar sepuluh besar kota paling toleran adalah Pematang Siantar, Bekasi, Sukabumi, Magelang, Kediri, Tegal, dan Ambon.
Dinamika menarik terjadi dengan masuknya Tegal dan Ambon ke dalam sepuluh besar. Kota Tegal menunjukkan lompatan progresif yang signifikan, di mana pada IKT 2024 kota ini masih berada di peringkat 39.
BACA JUGA: Riset UHO-SETARA Institute Ungkap Praktik Tambang Nikel di Sultra Abaikan Aspek Lingkungan & HAM
Kenaikan tersebut ditopang oleh penguatan pondasi regulatif melalui Peraturan Daerah Nomor Tahun 2024 tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama.
Sementara itu, kembalinya Kota Ambon ke jajaran sepuluh besar mengindikasikan keberhasilan proses konsolidasi yang dilakukan pemerintah daerah dalam beberapa tahun terakhir.
SETARA Institute menegaskan bahwa peringkat dalam IKT bukanlah status yang statis, melainkan hasil dari proses kebijakan yang dapat ditingkatkan melalui kolaborasi aktif antara pemerintah, komunitas lintas iman, dan masyarakat sipil.
"Kota-kota yang berada di sepuluh besar menunjukkan konsistensi dalam menjaga kebebasan beragama, memperkuat regulasi non-diskriminatif, serta membangun tata kelola yang inklusif," ungkap Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan.
Bagi kota-kota dengan skor toleransi terendah, SETARA Institute menekankan pentingnya evaluasi diri tanpa melihat posisi tersebut sebagai vonis permanen.
Kota-kota tersebut diimbau untuk menjadikan hasil IKT sebagai cermin untuk merumuskan peta jalan perbaikan, mulai dari memperkuat visi inklusif dalam dokumen perencanaan hingga meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah dalam isu keberagaman.
Secara nasional, rata-rata skor toleransi pada 2025 berada di angka 4,97. Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 0,05 dibandingkan skor rata-rata nasional tahun 2024 yang berada di angka 4,92.
Tren positif ini terus berlanjut melalui lahirnya berbagai produk hukum daerah yang promotif terhadap toleransi, seperti yang terjadi di Kota Bandung, Surakarta, Sukabumi, dan Pontianak sepanjang tahun 2025.
Laporan IKT 2025 ini diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemeringkatan, tetapi juga sebagai peta pembelajaran kolektif bagi seluruh pemerintah kota di Indonesia untuk terus membangun ekosistem toleransi yang lebih kuat demi terwujudnya visi Indonesia 2045 yang inklusif dan majemuk.(esy/jpnn)
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad
