Selama puluhan tahun, industri pupuk terkonsentrasi di wilayah barat Indonesia. Kini, pemerintah mengembangkan Kawasan Industri Pupuk Fakfak, Papua Barat. Proyek strategis nasional ini tidak sekadar mendirikan pabrik, tetapi juga mendorong pemerataan pembangunan.
Kawasan industri pupuk (KIP) pertama kali dibangun di Palembang, Sumatera Selatan, pada 1959. Belasan tahun kemudian, KIP baru bermunculan di Gresik, Jawa Timur, pada 1972; Cikampek, Jawa Barat (1975); Bontang, Kalimantan Timur (1977); dan terakhir di Aceh (1982).
Hampir semua industri pupuk berada di wilayah barat, terutama Jawa. Namun, pada 2023, pemerintah akhirnya mengembangkan KIP di Fakfak, Papua Barat. Artinya, industri pupuk ini merupakan yang pertama kali di wilayah timur Indonesia setelah 40 tahun terakhir.
KIP Fakfak merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN). Penetapan itu berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Permenko Perekonomian No 7/2021 tentang Perubahan Daftar PSN.
Pemerintah menugaskan PT Pupuk Kalimantan Timur, anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero), sebagai pelaksana proyek tersebut. Menurut rencana, pabrik pupuk di Fakfak memiliki kapasitas produksi pupuk urea 1.150.000 ton per tahun dan amonia 825.000 ton setiap tahun.
”Inisiatif (pengembangan KIP) ini tidak hanya berkontribusi terhadap stabilisasi harga pangan, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mendorong pemerataan pembangunan (di Indonesia),” ujar Billy Mambrasar, anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, via keterangan tertulis, Selasa (21/4/2026).
Menurut Billy, salah satu persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayah Papua adalah tingginya harga bahan pangan. Bahkan, lanjutnya, harga bahan pangan di Papua dan Indonesia timur umumnya bisa 20-40 persen lebih tinggi dibandingkan dengan Pulau Jawa dan Sumatera.
Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) yang diterbitkan Bank Indonesia per 20 April 2026, misalnya, mencatat harga beras medium I di pasar tradisional Papua Barat mencapai Rp 17.700 per kilogram (kg), lebih tinggi dibandingkan dengan beras di Jawa Barat dengan Rp 15.350 per kg.
Kondisi itu tidak terlepas dari besarnya biaya produksi pangan di wilayah Papua. ”Tingginya biaya ini dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur, mahalnya input produksi, dan biaya distribusi yang tinggi. Sebagian besar kebutuhan pangan, seperti beras, juga disuplai dari luar Papua dengan biaya logistik yang besar,” ujarnya.
Tingginya ongkos logistik juga berpengaruh pada distribusi pupuk yang seluruhnya didatangkan dari luar Papua. Kondisi ini menunjukkan ketimpangan pembangunan di wilayah timur. Menurut Billy, proyek senilai hampir Rp 30 triliun ini menjadi salah satu solusi atas persoalan tersebut.
Peneliti ekonomi di Politeknik Negeri Batam ini yakin kedekatan pabrik pupuk dengan lahan pertanian di wilayah Papua akan memudahkan akses pupuk bagi petani lokal serta meningkatkan produktivitas pertanian, termasuk pangan lokal. Ketahanan pangan di wilayah timur pun lebih kuat.
Saat memimpin peletakan batu pertama pembangunan KIP Fakfak pada 23 November 2023, Presiden Joko Widodo menyampaikan, Fakfak akan menjadi hub sekaligus wujud pemerataan di kawasan timur Indonesia. ”Wilayah Indonesia timur belum ada industri pupuknya. Jadi, memang harus dibangun di sini agar lebih efisien,” ujarnya (Kompas, 24/11/2023).
Kehadiran industri itu akan mendukung program pangan di Maluku, Maluku Utara, dan lumbung pangan di Papua Selatan. Industri pupuk diharapkan dapat mendorong swasembada pangan di tengah ancaman krisis pangan global. ”Kita harus bisa berdaulat betul dalam hal pangan,” ucapnya.
Terlebih lagi, ketegangan antara Rusia dan Ukraina yang berkepanjangan telah berimbas pada ketersediaan bahan baku pupuk, terutama fosfat dan kalium. Konflik di Timur Tengah juga berdampak pada pembatasan jalur logistik, termasuk pupuk, di Selat Hormuz.
Kehadiran KIP Fakfak yang target awalnya beroperasi 2028 akan meningkatkan produksi pupuk, terutama urea. Saat ini, kapasitas produksi pupuk PT Pupuk Indonesia mencapai 14,5 juta ton per tahun. Rinciannya, urea sebesar 9,36 juta ton, NPK 4,52 juta ton, ZA 750.000 ton, dan ZK 20.000 ton per tahun.
Swasembada pangan dan pemerataan pembangunan juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Presiden menyampaikan hal itu saat memberikan pengarahan terhadap enam gubernur dan 42 bupati/wali kota dari wilayah Papua di Istana Negara, Jakarta (Kompas.id, 16/12/2025).
Tidak boleh ada bagian dari negara kita yang tertinggal. Setiap daerah, setiap provinsi, setiap kabupaten, setiap kota harus kita bangun.
”Tidak boleh ada bagian dari negara kita yang tertinggal. Setiap daerah, setiap provinsi, setiap kabupaten, setiap kota harus kita bangun dan kita berikan segala yang diperlukan untuk transformasi bangsa kita,” ujar Presiden. Transformasi itu dimulai dengan pemenuhan pangan.
Presiden pun mendorong agar setiap provinsi, bahkan level kabupaten, dapat mencapai swasembada pangan dan energi. ”Papua punya sumber energi yang sangat baik. Daerah-daerah Papua harus menikmati hasil daripada energi yang diproduksi di Papua,” ungkap Presiden.
Kekayaan gas alam di Papua Barat, misalnya, menjadi salah satu pertimbangan pemerintah mengembangkan KIP Fakfak. Nantinya, perusahaan Genting Oil Kasuri Pte Ltd akan memasok gas dengan volume 102 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) untuk bahan baku produksi urea dan amonia di KIP Fakfak.
Pada September 2023, PT PKT dan Genting Oil Kasuri juga telah menandatangani perjanjian jual beli gas bumi untuk mengamankan pasokan gas ke KIP Fakfak setidaknya hingga 17 tahun ke depan. Adapun aliran gas baru akan dimulai pada kuartal IV-2027 (Kompas.id, 23/9/2023).
Kolaborasi ini menunjang program hilirisasi sumber daya alam yang dicanangkan pemerintah. Dengan hilirisasi ini, gas alam tidak lagi perlu diekspor dalam bentuk mentah, tetapi langsung diolah menjadi pupuk yang bernilai tambah lebih tinggi.
Kawasan industri pupuk mulanya akan dibangun di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, yang lebih dekat dengan Blok Kasuri. Namun, dengan pertimbangan pemerataan ekonomi, pemerintah memindahkan proyek itu ke Distrik Arguni, Fakfak (Kompas.id, 14/7/2023).
Meski demikian, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan pada Juli 2025 yang ditandatangani Bernardus Dwita Pradana sebagai penanggung jawab pemeriksaan menemukan beberapa catatan. Salah satunya, adanya rongga di bawah tanah dan goa kapur pada lokasi pembangunan pabrik seluas 40,22 hektar.
Kondisi ini dapat memengaruhi kekuatan konstruksi pabrik. Menurut kajian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), diperlukan penanganan khusus untuk area rongga dengan estimasi biaya minimal Rp 2,9 triliun. Artinya, terdapat potensi kenaikan biaya investasi sekitar Rp 2,9 triliun.
Belakangan, pemerintah kembali memindahkan lokasi KIP ke Distrik Tomage, masih di Kabupaten Fakfak. Bedanya, akses ke Arguni harus menyeberang pulau dari Distrik Kokas sekitar 30 menit. Adapun Distrik Tomage dapat diakses melalui jalur darat dari pusat kota.
Sarmuji, anggota Komisi VI DPR, mengatakan, penentuan lokasi KIP Fakfak perlu mempertimbangan efisiensi biaya. ”Menurut PT Pupuk Indonesia, (lokasi) yang paling memungkinkan di sekitar Fakfak. Kami tidak menjangkau hal yang sangat teknis. Tapi, kami berharap itu sudah melalui studi kelayakan yang memadai,” ujarnya.
Sarmuji juga mendorong agar pengembangan KIP Fakfak tetap berlanjut selama tidak ada kendala signifikan. Apalagi, proyek itu dapat menumbuhkan ekonomi daerah. ”(Industri) ini bukan hanya soal ekonomi mikro saja, melainkan juga soal strategi pemerataan pembangunan di Indonesia,” ujar politisi Partai Golkar tersebut.
Nursini, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Makassar, menilai, pengembangan kawasan industri pupuk di Fakfak akan bermanfaat bagi masyarakat karena membuka lapangan pekerjaan hingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, masyarakat lokal harus dilibatkan.
”Pemerintah daerah dan investor harus berkomitmen untuk menyerap tenaga kerja lokal. Dengan begitu, konsumsi di daerah itu tumbuh,” ujar Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Makassar ini. Berbagai pihak juga perlu menyiapkan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai kebutuhan industri.
Di sisi lain, Nursini mendorong pemerintah untuk menyiapkan infrastruktur pendukung untuk KIP Fakfak. ”Selama ini, investasi di Indonesia timur dinilai mahal karena keterbatasan infrastruktur. Tapi, kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi? Pemerataan pembangunan harus dilakukan,” tuturnya.
