Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pembangunan jaringan perkeretaapian menjadi bagian penting dalam upaya mengatasi kendaraan over dimension over loading (ODOL) di jalan nasional. Hal ini disampaikannya usai rapat koordinasi pengembangan jaringan kereta api nasional di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Rabu, 22 April 2026.
“Pengembangan jaringan perkeretaapian untuk menurunkan biaya logistik sekaligus mengurangi beban jalan raya, termasuk kendaraan ODOL yang sedang ditertibkan,” kata AHY dilansir Antara, Kamis, 23 April 2026.
Menurut dia, pengembangan perkeretaapian tidak hanya bertujuan menekan biaya transportasi logistik, tetapi mengurangi kepadatan jalan yang selama ini didominasi kendaraan berat dengan muatan berlebih. Kebijakan tersebut, lanjut AHY, sejalan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu pilar utama pembangunan nasional.
Baca Juga :
AHY Dorong Industri Perkeretaapian Dukung Transportasi Efisien“Ini menjadi mandat Presiden untuk mempercepat pengembangan jaringan kereta lintas pulau,” ujar AHY.
AHY menilai peran kereta api tidak hanya mendukung mobilitas masyarakat, tetapi meningkatkan produktivitas daerah melalui penurunan biaya logistik yang selama ini menjadi tantangan. Selain itu, sektor perkeretaapian dinilai lebih ramah lingkungan karena kontribusinya terhadap emisi karbon relatif kecil dibandingkan transportasi darat lainnya.
Ratusan truk demo kebijakan ODOL di Kudus. Metrotvnews.com/Rhobi Shani.
Ia menyebut sektor transportasi darat menyumbang sekitar 89 persen emisi, sementara kereta api kurang dari satu persen. AHY juga menyoroti ketimpangan investasi antara pembangunan jalan dan rel kereta. Pada 2023, anggaran pembangunan jalan mencapai sekitar Rp86 triliun, sedangkan rel kereta sekitar Rp6 triliun.
Menurut dia, kondisi tersebut perlu diperbaiki mengingat panjang jaringan rel nasional masih terbatas sekitar 12.000 kilometer, dengan sebagian besar berada di Pulau Jawa. Sementara itu, jaringan kereta di Sumatra belum sepenuhnya terhubung, Kalimantan belum memiliki jalur kereta, dan Sulawesi masih terbatas.
Ia menekankan pentingnya pengembangan jaringan kereta di wilayah berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan efisiensi distribusi komoditas. Pemerintah menargetkan pengembangan dan reaktivasi jaringan rel hingga sekitar 14.000 kilometer secara bertahap menuju visi Indonesia 2045, dengan kebutuhan investasi diperkirakan mencapai Rp1.200 triliun.
Pembiayaan pembangunan tersebut akan mengandalkan kombinasi APBN, APBD, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta investasi swasta dan luar negeri.
