Manado (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara meminta pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap daerah kepulauan di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
“Wilayah ini secara geografis didominasi kepulauan dan sebagian termasuk daerah 3T serta rawan bencana, sehingga memerlukan perhatian khusus dari pusat, terutama terkait insentif dan sarana prasarana,” kata Dewi Asmara saat kunjungan kerja di Manado, Rabu.
Ia mencontohkan keterbatasan sarana transportasi seperti perahu yang masih menjadi kendala dalam pelayanan kepada masyarakat, karena jarak tempuh antarpulau dapat mencapai belasan jam hingga beberapa hari.
“Untuk memberikan pelayanan, ada yang harus menempuh perjalanan hingga 15 jam bahkan tiga hari tiga malam. Kondisi ini perlu menjadi perhatian pemerintah pusat,” ujarnya.
Baca juga: Menteri ESDM janji suplai energi listrik untuk wilayah kepulauan Sulut
Menurut dia, kondisi geografis tersebut juga berdampak pada peningkatan pengawasan, terutama di wilayah perbatasan yang berdekatan dengan negara lain seperti Filipina dan Malaysia.
Dewi menilai penguatan pengawasan diperlukan untuk mencegah berbagai potensi tindak pidana, termasuk perdagangan orang.
Selain itu, ia juga menyoroti persoalan kewarganegaraan anak dari perkawinan campur Indonesia-Filipina yang memerlukan perhatian dari pemerintah.
“Hal ini perlu menjadi perhatian Kementerian Hukum dan Kementerian Imigrasi,” katanya.
Baca juga: TNI AL pererat sinergi pemda dan tokoh masyarakat wilayah kepulauan
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan penggunaan visa guna mencegah penyalahgunaan izin, termasuk praktik investasi ilegal.
Dewi menambahkan kunjungan kerja reses tersebut bertujuan menghimpun informasi dan keluhan masyarakat di daerah untuk dibahas dalam rapat kerja bersama kementerian terkait.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi XIII DPR RI berdialog dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Hukum, serta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Utara.
“Wilayah ini secara geografis didominasi kepulauan dan sebagian termasuk daerah 3T serta rawan bencana, sehingga memerlukan perhatian khusus dari pusat, terutama terkait insentif dan sarana prasarana,” kata Dewi Asmara saat kunjungan kerja di Manado, Rabu.
Ia mencontohkan keterbatasan sarana transportasi seperti perahu yang masih menjadi kendala dalam pelayanan kepada masyarakat, karena jarak tempuh antarpulau dapat mencapai belasan jam hingga beberapa hari.
“Untuk memberikan pelayanan, ada yang harus menempuh perjalanan hingga 15 jam bahkan tiga hari tiga malam. Kondisi ini perlu menjadi perhatian pemerintah pusat,” ujarnya.
Baca juga: Menteri ESDM janji suplai energi listrik untuk wilayah kepulauan Sulut
Menurut dia, kondisi geografis tersebut juga berdampak pada peningkatan pengawasan, terutama di wilayah perbatasan yang berdekatan dengan negara lain seperti Filipina dan Malaysia.
Dewi menilai penguatan pengawasan diperlukan untuk mencegah berbagai potensi tindak pidana, termasuk perdagangan orang.
Selain itu, ia juga menyoroti persoalan kewarganegaraan anak dari perkawinan campur Indonesia-Filipina yang memerlukan perhatian dari pemerintah.
“Hal ini perlu menjadi perhatian Kementerian Hukum dan Kementerian Imigrasi,” katanya.
Baca juga: TNI AL pererat sinergi pemda dan tokoh masyarakat wilayah kepulauan
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan penggunaan visa guna mencegah penyalahgunaan izin, termasuk praktik investasi ilegal.
Dewi menambahkan kunjungan kerja reses tersebut bertujuan menghimpun informasi dan keluhan masyarakat di daerah untuk dibahas dalam rapat kerja bersama kementerian terkait.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi XIII DPR RI berdialog dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Hukum, serta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Utara.
