EtIndonesia. Baru-baru ini, dunia politik Inggris diguncang skandal besar. Mantan duta besar Inggris untuk Amerika Serikat, Peter Mandelson, diungkap media memiliki hubungan yang terlalu dekat dengan jaringan politik dan bisnis Partai Komunis Tiongkok (PKT). Ia juga dituduh pernah membantu infiltrasi modal Tiongkok ke industri strategis Inggris. Lebih kontroversial lagi, saat diangkat, ia disebut tidak lolos pemeriksaan keamanan tingkat tertinggi, namun tetap ditunjuk oleh Perdana Menteri Keir Starmer. Skandal ini langsung mengguncang posisi Starmer.
Informasi terbaru menyebutkan bahwa sebelum penunjukan pada 2024, Mandelson tidak lolos pemeriksaan keamanan tertinggi pemerintah Inggris. Lembaga pemeriksa juga memiliki kekhawatiran serius terkait hubungannya dengan jaringan politik dan bisnis PKT.
Mandelson pernah mendirikan perusahaan konsultan Global Counsel, yang telah lama membangun relasi mendalam di dunia politik dan bisnis Tiongkok. Ia bahkan pernah bertemu dengan pemimpin PKT.
Penyelidikan menunjukkan bahwa perusahaannya pernah membantu perusahaan bermodal Tiongkok, Canyon Bridge Capital Partners, untuk masuk ke perusahaan semikonduktor Inggris Imagination Technologies. Selain itu, ia juga disebut membantu WuXi AppTec yang memiliki dugaan keterkaitan dengan militer PKT. Hal ini memicu tuduhan bahwa kepentingan bisnis telah mengorbankan keamanan nasional.
Yang lebih memicu kontroversi, meskipun tidak lolos pemeriksaan keamanan, Starmer tetap menunjuk Mandelson sebagai duta besar untuk AS pada akhir tahun 2024.
Publik mempertanyakan apakah pemerintah Inggris sengaja mengabaikan risiko keamanan nasional. Starmer sendiri menegaskan bahwa ia tidak mengetahui hal tersebut, dan menyalahkan pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri.
Pada 16 April, seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri Inggris, Mark Sedwill, diberhentikan secara mendadak. Dalam kesaksiannya di parlemen pada Selasa (21 April), ia secara langsung mengarahkan kritik ke kantor perdana menteri.
“Yang ingin saya sampaikan adalah, meskipun saat itu ada tekanan, Kementerian Luar Negeri tetap mengikuti semua prosedur secara ketat. Sejujurnya, berdasarkan pemahaman saya, ada pihak dalam pemerintahan yang menganggap prosedur tersebut tidak perlu diikuti,” katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa saat dirinya mulai menjabat pada Januari 2025, penunjukan Mandelson sudah selesai dilakukan.
Seorang analis politik menyebut bahwa dari keseluruhan sidang dengar pendapat, terlihat bahwa pejabat tersebut dijadikan kambing hitam atas keputusan buruk Starmer.
Sementara itu, wakil pemimpin redaksi The House Magazine mengatakan bahwa kesaksian yang diberikan sangat mengejutkan, dan mengindikasikan adanya pola dalam memobilisasi pegawai negeri untuk menguntungkan orang-orang dekat Partai Buruh.
Pada Selasa, berbagai media utama Inggris menempatkan isu ini di halaman depan. Di tengah tekanan publik yang meningkat, Starmer dijadwalkan menghadapi interpelasi di parlemen.
Reporter NTD Television, Yi Jing, melaporkan.
