jpnn.com, JAKARTA - Kepala Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia Madam Gita Sabharwal menegaskan pentingnya peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam memastikan pembangunan nasional berjalan efektif dan berkeadilan hingga ke tingkat daerah.
PBB mengandalkan kepemimpinan Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin sebagai salah satu tokoh yang memperjuangkan agenda PBB dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
BACA JUGA: Cadangan Beras Bulog Tembus 5 Juta Ton, Tamsil Linrung Apresiasi Terobosan Pemerintah
"Kami juga bekerja dengan pemerintah daerah untuk menguji solusi, mendorong inovasi, dan memperkuat kapasitas guna mempercepat pencapaian SDGs,” ucap Gita Sabharwal di sela-sela Sidang Paripuran DPD RI Ke-9 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Dalam sistem desentralisasi Indonesia, sambungnya, peran konstitusional DPD RI dinilai strategis karena memastikan bahwa pembangunan berakar pada realitas yang dihadapi di daerah.
BACA JUGA: bank bjb Dorong Kolaborasi dengan Pemda untuk Pembangunan Banten
"Keberagaman tantangan di berbagai wilayah membutuhkan pemahaman mendalam agar setiap kebijakan dapat diterapkan secara efektif dan berkeadilan,” terang Gita Sabharwal.
Dia mengatakan visi pembangunan nasional yang tertuang dalam Asta Cita dan RPJMN sangat bergantung pada implementasi di tingkat provinsi serta kabupaten/kota, melalui perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan yang tepat.
BACA JUGA: Ketua DPD RI Sultan Resmikan Ndalem Widya Asih dan Berdiskusi dengan Mahasiswa Fisipol UGM
PBB juga bekerja selaras dengan Asta Cita dengan menghadirkan keahlian teknis, solusi berbasis ilmu pengetahuan serta pengalaman global untuk mendukung program nasional dan sub-nasional.
“Kolaborasi dilakukan bersama kementerian dan lembaga untuk mendukung perumusan kebijakan, mobilisasi sumber daya, serta pelaksanaan program dalam skala besar. Selain itu, kerja sama dengan pemerintah daerah difokuskan pada pengujian solusi, inovasi, dan penguatan kapasitas guna mempercepat pencapaian SDGs,” papar Gita Sabharwal.
Dalam sektor pertanian, lanjutnya, petani kecil yang mencakup lebih dari 90 persen petani masih menghadapi produktivitas rendah dan kerentanan terhadap cuaca ekstrem.
Menjawab Asta Cita 2 terkait ketahanan pangan, Food and Agriculture Organization (FAO) bekerja di Jawa Timur dan Lampung melalui pemerintah provinsi dengan memperkenalkan praktik pertanian cerdas iklim, seperti irigasi tenaga surya, varietas tahan kekeringan, dan benih padi biofortifikasi.
“Upaya ini meningkatkan pendapatan perdesaan dan memperkuat sistem pangan, dengan proyeksi menjangkau hampir setengah juta petani,” ujar Gita Sabharwal.
Masih dalam Asta Cita 2, Gita Sabharwal menilai ketahanan energi menjadi perhatian khususnya bagi sekitar 800.000 kapal nelayan kecil yang masih bergantung pada bahan bakar dan menghadapi kerugian pasca-panen.
Di Maluku Utara, United Nations Development Programme (UNDP) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan memperkenalkan kapal nelayan hibrida tenaga surya serta solusi rantai dingin berbasis surya.
“Hasilnya, ketergantungan bahan bakar berkurang dan kehilangan pasca-panen menurun hingga 30 persen,” ujarnya.
UNDP juga mengembangkan jaringan listrik mini tenaga surya di desa-desa terpencil di Kalimantan Tengah, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur sebagai pengganti pembangkit diesel. Inisiatif ini menurunkan biaya energi rumah tangga hampir setengahnya, dengan pengelolaan yang sebagian besar melibatkan perempuan.
“Dalam bidang pendidikan, masih terdapat anak-anak yang tidak bersekolah di sejumlah provinsi,” kata Gita Sabharwal.
Menjawab Asta Cita 4 terkait pembangunan sumber daya manusia, United Nations Children's Fund (UNICEF) bekerja sama dengan pemerintah di Sulawesi Selatan untuk merancang pendekatan terintegrasi guna mengembalikan anak ke sekolah.
“Model ini kemudian diadopsi dan diperluas di Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Papua, dengan lebih dari 33.000 anak kembali bersekolah,” ucap Gita Sabharwal.
Tidak sampai di situ, Gita Sabharwal juga menjelaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut diperkuat melalui dukungan PBB dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan.
Di Nusa Tenggara Timur, World Food Programme (WFP) menghubungkan petani lokal dengan rantai pasok dapur sekolah, sehingga peningkatan gizi juga mendorong ketahanan ekonomi masyarakat.
Di sektor industri, Asta Cita 3 dan 5 mendorong industrialisasi dan penciptaan lapangan kerja berkualitas. United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) bekerja di Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau bersama pemerintah daerah dan Kementerian Perindustrian untuk menerapkan teknologi terbaik serta standar keberlanjutan di lima kawasan industri dan lebih dari 1.200 pabrik.
"Tentunya hal ini bisa menurunkan emisi karbon dan meningkatkan daya saing," papar Gita Sabharwal.
Gita Sabharwal mengutarakan bahwa dalam upaya ketahanan iklim dan pengelolaan lingkungan sesuai Asta Cita 8, United Nations Environment Programme (UNEP) bekerja di Riau untuk membangun kesiapan akses terhadap kredit karbon berintegritas tinggi.
Inisiatif ini membuka peluang ekonomi dari perlindungan hutan sekaligus melibatkan masyarakat lokal.
"Melalui berbagai inisiatif tersebut, PBB berkontribusi pada pengelolaan berkelanjutan 900.000 hektare hutan serta mendukung sistem ketertelusuran untuk 18.000 hektare produksi komoditas berkelanjutan termasuk kelapa sawit, kopi, kakao, dan padi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia," imbuh Gita Sabharwal.(fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kekerasan Melonjak di Papua, Pimpinan DPD RI Pertanyakan Desain Negara
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
