JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Abdul Hakim Bafagih menyoroti keandalan listrik PLN imbas insiden pemadaman listrik yang kembali melanda sejumlah wilayah di Jakarta pada Kamis (23/4/2026).
Hakim berpendapat, kejadian ini bukan sekadar gangguan teknis semata, melainkan mencerminkan persoalan struktural yang lebih dalam pada sistem kelistrikan nasional.
Dia menegaskan bahwa kondisi ini seharusnya menjadi alarm bagi semua pihak yang bertanggung jawab atas layanan kelistrikan di ibu kota.
"Saya mendapat informasi dari rekan-rekan yang bekerja di lingkungan Istana bahwa Istana Negara juga ikut terdampak atas kejadian siang ini. Ini tentu menjadi perhatian serius," ujar Hakim dalam keterangannya, Kamis.
Baca juga: 13 Gardu Induk di Jakarta Sempat Alami Gangguan Pasokan Listrik, PLN Minta Maaf
Hakim menilai, pola pemadaman yang terjadi belakangan ini tidak bisa lagi disebut sebagai peristiwa kebetulan.
Dia lantas mengaitkan insiden hari ini dengan kejadian serupa yang terjadi pada awal April lalu, dan menyimpulkan bahwa ada indikasi sistemik yang perlu segera ditangani oleh PT PLN.
Hakim mengatakan, kejadian berulang semacam ini memunculkan pertanyaan mendasar yang harus dijawab secara terbuka oleh pihak PLN kepada publik dan legislator.
"Pemadaman listrik yang terjadi hari ini, serta kejadian serupa di awal April lalu, menunjukkan adanya pola yang tidak bisa dianggap insidental. Ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai keandalan sistem kelistrikan di ibu kota," tuturnya.
Baca juga: Sempat Padam, PLN Pastikan Listrik di Jakarta Kembali Normal
Lalu, Hakim mengkritik cara PLN dalam menyampaikan penjelasan kepada publik.
Dia menilai, penggunaan terminologi yang terlalu umum seperti 'gangguan suplai' dianggap tidak memenuhi standar transparansi yang seharusnya dimiliki oleh perusahaan pelat merah.
"PLN perlu membuka secara rinci di mana titik gangguan terjadi, apakah di pembangkit, transmisi, atau distribusi," desak Hakim.
Hakim menjelaskan, buka-bukaan PLN dinilai penting agar masyarakat dan pemangku kepentingan dapat memahami akar permasalahan yang sesungguhnya.
Apalagi, transparansi teknis juga menjadi kunci agar langkah perbaikan yang diambil benar-benar menyasar inti masalah, dan tidak hanya bersifat tambal sulam sementara.
Selanjutnya, mengenai terdampaknya kawasan Istana Negara, juga menjadi sorotan tersendiri.
Hakim menilai kondisi ini menunjukkan bahwa objek-objek vital nasional belum mendapatkan lapisan perlindungan kelistrikan yang benar-benar andal dan terstandarisasi dengan baik.
