Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Iran tengah menghadapi perpecahan internal terkait arah kebijakan setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memperpanjang gencatan senjata dengan Teheran tanpa batas waktu. Di satu sisi, kelompok garis keras mendorong kelanjutan perang, sementara kubu moderat menyerukan dialog dan deeskalasi.
Media pemerintah Iran dan elite militer menegaskan kesiapan melanjutkan konflik dengan AS dan Israel. Demonstrasi kekuatan pun digelar di Teheran, bertepatan dengan berakhirnya gencatan senjata dua pekan yang kini diperpanjang.
Di Lapangan Enghelab, rudal balistik Khorramshahr-4 dipamerkan di hadapan massa. Sementara di Lapangan Vanak, pria bertopeng membawa senapan berdiri di atas peluncur rudal Ghadr, diiringi teriakan anti-AS.
- Survei Terbaru: Dukungan untuk Trump Hancur Lebur ke Titik Terendah
- Perang AS-Iran Bikin Dunia Babak Belur, China Tetap Jadi "Pemenangnya"
- Pura-Pura Tak Butuh, AS Adopsi Penangkal Drone Ukraina untuk di Arab
"Apa lagi yang harus dilakukan AS agar itu dianggap pelanggaran gencatan senjata?" ujar penyanyi religi Hossein Taheri dalam sebuah aksi, seraya menegaskan bahwa pendukung pemerintah akan terus turun ke jalan hingga dapat "membalas dendam".
Televisi pemerintah turut memperkuat narasi keras. Seorang pembawa acara bahkan mengklaim, tanpa menyebut sumber, bahwa 87% warga Iran lebih memilih kembali berperang dibanding memberikan konsesi dalam negosiasi.
Di sisi lain, tekanan militer terus meningkat. Markas militer Khatam al-Anbiya menyatakan pasukan siap "menembak kapan saja" untuk merespons agresi. Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) juga dilaporkan menyita dua kapal di Selat Hormuz.
"Jika wilayah mereka digunakan untuk menyerang Iran, mereka harus mengucapkan selamat tinggal pada produksi minyak di Timur Tengah," kata Komandan kedirgantaraan IRGC, Majid Mousavi, memperingatkan negara-negara tetangga, seperti dikutip Al Jazeera, Kamis (23/4/2026).
Ketegangan juga merambah ke ranah digital. Kantor berita Tasnim menyebut kabel internet bawah laut bisa menjadi target berikutnya, yang berpotensi memicu "bencana digital" di kawasan.
Sementara itu, dari New York, Duta Besar Iran untuk PBB Saeed Iravani menegaskan negosiasi hanya bisa dilanjutkan jika AS mencabut blokade terhadap Iran.
Trump sendiri menyebut perpanjangan gencatan senjata dilakukan karena pemerintah Iran dinilai terpecah dan belum mampu menyusun proposal terpadu. Ia juga mengklaim Iran tengah mengalami "keruntuhan finansial".
Di tengah tekanan tersebut, Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf menegaskan Iran tidak akan menyerah. Namun ia mengakui ketimpangan kekuatan militer.
"Kita tidak lebih kuat dari AS secara militer. Mereka punya lebih banyak sumber daya. Tapi kita adalah pemenang di medan ini," ujarnya.
Ghalibaf menambahkan bahwa tujuan utama Iran adalah memperjuangkan hak rakyat, bukan sekadar kemenangan absolut, serta menyebut negosiasi sebagai "metode pertempuran".
Perbedaan sikap juga muncul dari Presiden Masoud Pezeshkian. Meski mendukung militer, ia menilai konflik berkepanjangan tidak menguntungkan. "Solusi bukan pada eskalasi, tetapi akal sehat, dialog, dan menghindari kehancuran lebih lanjut," katanya.
Selama 40 hari konflik, ribuan amunisi dilaporkan menghantam berbagai infrastruktur Iran, mulai dari fasilitas energi hingga transportasi. Banyak rumah sakit, sekolah, dan permukiman mengalami kerusakan.
(tfa/luc) Add as a preferred
source on Google
