REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah mempercepat program perbaikan rumah tidak layak huni di wilayah perbatasan. Sebanyak 15.000 rumah ditargetkan rampung paling lambat September 2026.
Program ini menyasar 40 kawasan di 17 provinsi sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menilai pembangunan hunian layak menjadi simbol kehadiran negara di wilayah terluar.
Baca Juga
Tekan Stunting di Desa Berdaya Kraton, Rumah Zakat Hadirkan Pendampingan Pola Asuh
BNPP: Potensi Kawasan Perbatasan Laut Harus Dikembangkan dengan Terintegrasi
Wamendagri Dorong Dai di Perbatasan Jadi Penggerak Sosial
Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, target penyelesaian dipercepat agar manfaat segera dirasakan masyarakat.
“September tahun ini kita harus selesaikan. Kalau boleh jangan sampai akhir tahun,” kata Maruarar dalam konferensi pers, Kamis (23/4/2026).
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Menurut dia, pembangunan hunian di perbatasan menjadi bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kehadiran negara.
“Arahan Presiden Prabowo Subianto jelas, negara harus hadir di perbatasan. Kita ingin warga di sana merasa percaya diri, bermartabat, dan tidak sendirian,” kata Maruarar.
Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp8 triliun untuk program bedah rumah. Dana tersebut berasal dari sekitar 80 persen anggaran Kementerian Perumahan yang mencapai lebih dari Rp10 triliun.
Program ini menjadi bagian dari target nasional pembangunan 400.000 unit rumah pada 2026. Sebanyak 15.000 unit di antaranya difokuskan untuk kawasan perbatasan.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala BNPP Tito Karnavian mengatakan, program ini tidak hanya berdampak pada perbaikan fisik. Pembangunan hunian dinilai juga memperkuat nasionalisme dan mendorong ekonomi lokal.
“Saya mengingatkan ada efek ekonomi yang juga akan berputar di sana ya, dengan lapangan kerja tadi,” kata Tito.
Program ini difokuskan pada wilayah perbatasan strategis, termasuk kawasan yang berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Filipina. Pemerintah menargetkan pelaksanaan dimulai dalam satu hingga dua bulan ke depan.
Untuk memastikan ketepatan sasaran, pemerintah menggunakan data dari m Badan Pusat Statistik. Program ini berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.
Kepala BPS Amalia Adininggar mengatakan, backlog rumah tidak layak huni di kawasan perbatasan masih tinggi. “Data menunjukkan backlog rumah tidak layak huni di kawasan perbatasan sangat tinggi. Bahkan di salah satu kabupaten mencapai sekitar 85 persen,” kata Amalia.
