Yassierli Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) merespon isu potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di 10 perusahaan dalam tiga bulan ke depan. Katanya, pemerintah bakal mengawasi kabar tersebut
“Semua yang ini di industri kita monitor terus, ya. Enggak tahu saya datanya bagaimana itu ya,” ujarnya di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Kamis (23/4/2026).
Meski belum mendapatkan informasi terkait prediksi adanya PHK di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur tersebut, Yassierli memastikan, pemerintah memiliki sistem monitoring pada setiap industri yang berjalan di Indonesia.
Adapun pernyataan itu disampaikan Menaker, setelah sebelumnya Said Iqbal Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkap adanya ancaman PHK imbas ketegangan geopolitik global yang menekan kinerja perusahaan. Yang mana, terjadi sejumlah pembahasan efisiensi tenaga kerja.
Said Iqbal meminta pemerintah merespon situasi ini sebelum gelombang PHK terjadi. Katanya, laporan soal pembahasan efisiensi tenaga kerja di 10 perusahaan di Jawa Barat, Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur sudah didapatkannya.
“Stop ancaman PHK akibat perang. Walaupun perang sudah ada gencatan senjata, tapi ini akibatnya karena dampak harga BBM (bahan bakar minyak), dan industri yang tidak bersubsidi, sudah dampaknya ke mana-mana. Kami sudah dapat 10 perusahaan di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur,” kata Said.(lea/bil/ipg)
