Cadangan beras pemerintah menembus 5 juta ton. Capaian itu merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Di satu sisi, capaian itu semakin memperkuat ketahanan pangan nasional. Di sisi lain, memunculkan tantangan perihal penyimpanan dan kualitas beras.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, pada 23 April 2026, cadangan beras pemerintah (CBP) tercatat sebanyak 5.000.198 ton. Angka ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Capaian ini bukan semata hasil kerja Kementerian Pertanian (Kementan), melainkan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan sejumlah pihak.
Capaian itu juga berdampak berdampak strategis terhadap posisi Indonesia di tingkat global. Sebelumnya, Indonesia mengimpor hingga 7 juta ton beras pada 2023-2024. Kini, Indonesia mampu memiliki CBP tertinggi sepanjang sejarah.
”Kita tidak impor beras pada 2025. Insya Allah, pada 2026, kita juga tidak impor beras. Kita saling mendoakan, kita kolaborasi,” ujarnya saat berkunjung ke Karawang, Jawa Barat, Kamis (23/4/2026), melalui siaran pers.
Total kapasitas gudang-gudang tersebut sekitar 6 juta ton, yang terdiri dari gudang pemerintah berkapasitas 3 juta ton dan gudang filial atau sewa 3 juta ton.
Amran juga menuturkan, bertambahnya CBP itu ditopang dengan peningkatan kapasitas gudang-gudang penyimpanan. Total kapasitas gudang-gudang tersebut sekitar 6 juta ton, yang terdiri dari gudang pemerintah berkapasitas 3 juta ton dan gudang filial atau sewa 3 juta ton.
Di wilayah Karawang, misalnya, pemerintah telah menyewa gudang-gudang berkapasitas total 102.000 ton. Dari total kapasitas itu, realisasi pengisiannya sudah mencapai 80.000 ton dan diperkirakan akan penuh dalam dua pekan ke depan.
”Penguatan kapasitas gudang ini menjadi kunci untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras, sekaligus memastikan serapan produksi gabah petani tetap optimal dengan peningkatan produksi beras nasional,” ujarnya.
Badan Pusat Statistik mencatat, produksi beras nasional pada 2025 mencapai 34,71 juta ton atau meningkat 13,36 persen secara tahunan. Sementara pada Januari-Mei 2026, produksinya diperkirakan sebesar 16,57 juta ton, turun 2,22 persen dibandingkan dengan realisasi produksi pada Januari-Mei 2025.
Menurut Amran, nilai beras yang tersimpan saat ini berkisar Rp 55 triliun hingga Rp 60 triliun. Bahkan, pemerintah kembali menggelontorkan tambahan anggaran sekitar Rp 10 triliun untuk memperkuat CBP itu.
Oleh karena itu, akuntabilitas dan transparansi menjadi hal yang mutlak. Stok beras tersebut dapat diverifikasi secara terbuka oleh publik.
”Silakan cek langsung ke gudang-gudang. Gudang dibuka kapan saja. Tidak mungkin kami berani mengatakan 5 juta ton kalau isinya 4 juta ton, karena konsekuensinya hukum,” katanya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya menjaga ruang kritik yang konstruktif dalam membangun sektor pangan nasional. Perbedaan pendapat biasa saja. Kritik konstruktif itu baik untuk negara asal yang disampaikan bukan fitnah.
Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, Bulog akan membangun 100 gudang baru. Anggarannya senilai Rp 5 triliun telah disetujui oleh Menteri Keuangan.
”Sebanyak 52 gudang akan dibangun di lahan milik Bulog, sedangkan 48 gudang di lahan hasil hibah pemerintah daerah. Total kapasitas gudang baru Bulog itu mencapai 900.000 ton,” katanya.
Rizal juga mengungkapkan, gudang-gudang baru itu akan dilengkapi dengan teknologi terbaru yang dikembangkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Teknologi tersebut dapat membuat beras yang disimpan bertahan hingga dua tahun.
”Ke depan, teknologi baru itu juga akan digunakan di gudang-gudang lama Bulog secara bertahap,” ujarnya.
Bulog memerlukan teknologi baru itu guna menjaga kualitas beras. Penurunan mutu CBP yang dikelola Bulog pernah dijumpai Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto dan Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Pada 23 September 2025, Titiek menemukan sekitar 1.200 ton beras turun mutu di gudang Bulog di Ternate, Maluku Utara. Sementara pada 6 Oktober 2025, Bapanas mendapati 29.990 ton beras turun mutu.
Beras yang kualitasnya turun itu terdiri dari 3.100 ton beras hasil pengadaan dalam negeri dan 26.890 ton beras impor atau pengadaan dari luar negeri. Bapanas juga mendapati 1,45 juta ton beras impor atau 37,95 persen dari total CBP sudah berusia simpan lebih dari enam bulan (Kompas, 6/10/2025).
Agar kejadian itu tidak berulang, Bulog dan BRIN menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang kerja sama pemanfaatan hasil penelitian dan inovasi di bidang pangan pada 27 Maret 2026. Kerja sama itu bakal berfokus pada penerapan teknologi penyimpanan pascapanen tanpa bergantung pada sistem pendingin konvensional yang berbiaya tinggi.
Teknologi itu mampu membuat masa simpan telur sampai 2 bulan dan beras sampai 2 tahun.
Kepala BRIN Arif Satria mengatakan, BRIN telah mengembangkan inovasi penyimpanan pangan yang relevan dengan kebutuhan Bulog saat ini. Salah satu keunggulannya adalah kemampuan menyimpan komoditas dalam suhu ruang, namun tetap menjaga kualitasnya dalam jangka waktu yang lama.
“Teknologi itu mampu membuat masa simpan telur sampai 2 bulan dan beras sampai 2 tahun. Teknologi itu tidak menggunakan pendingin. Jadi hemat energi dan ramah lingkungan,” katanya.
Selain itu, lanjut Arif, BRIN juga menawarkan solusi pengawetan makanan melalui teknologi iradiasi pangan. Teknologi iradiasi ini dipandang jauh lebih efektif dibandingkan metode fumigasi kimiawi yang selama ini umum digunakan.
Dengan kapasitas proses mencapai 25 ton per jam, investasi teknologi ini diharapkan dapat mempercepat pengawetan stok pangan nasional secara signifikan. Sebagai model percontohannya, BRIN telah membangun dan meresmikan fasilitas Food Saver Plasma Container dan Pengawetan Makanan Berbasis Nuklir di Pasar Jumat, Jakarta Selatan.
“Fasilitas penyimpanan itu memanfaatkan teknologi nuklir untuk menjamin keamanan pangan dan membasmi hama seperti lalat buah,” katanya.
Arif juga menyatakan, BRIN memiliki Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia (Poltek Nuklir) yang siap menyuplai tenaga ahli bagi Bulog apabila investasi teknologi iradiasi pangan tersebut diimplementasikan secara luas. Hal ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem kerja yang lengkap, mulai dari penelitian, teknologi, hingga ketersediaan tenaga kerja ahli.
Berdasarkan catatan BRIN, teknologi iradiasi bekerja dengan memanfaatkan radiasi gamma atau sinar elektron untuk membunuh bakteri patogen, virus, dan serangga yang merusak bahan pangan. Iradiasi ini tidak menggunakan bahan kimia dan tidak meninggalkan residu.
Nilai gizi, rasa, dan aroma produk pangan yang diiradiasi juga tidak berubah. Selain itu, teknologi itu dapat memperlambat proses pembusukan, sehingga membuat masa simpan produk pangan menjadi lebih panjang.
Di Indonesia, penggunaan teknologi ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Cara Iradiasi Pangan yang Baik. Teknologi ini telah berstandar nasional indonesia dengan nomor SNI 14470:2014.
Kendati begitu, penerapan teknologi itu masih menghadapi sejumlah tantangan. Hal itu mulai dari persepsi publik terhadap keamanan iradiasi, kebutuhan investasi yang besar, hingga regulasi pelabelan.
Oleh karena itu, BRIN melalui Organisasi Riset Tenaga Nuklir (ORTN) mengembangkan program Radiasi Aman Pangan Nasional (Radiana). Program itu bertujuan untuk memperkuat kolaborasi riset, industri, dan pemangku kepentingan dalam mendukung inovasi industri pangan nasional (BRIN, 19/9/2025).
