KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI meresmikan program penyaluran bantuan peningkatan kualitas 15.000 rumah tidak layak huni (RTLH) atau bedah rumah di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Kamis, (23/4/2026).
Peresmian itu dilakukan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti.
Tito menegaskan, program BSPS merupakan langkah konkret negara dalam menghadirkan keadilan pembangunan bagi masyarakat perbatasan.
Ia menilai, selama ini belum banyak program yang benar-benar menyentuh kebutuhan riil warga di wilayah perbatasan.
“Salah satu tugas dari BNPP dan tugas dari pemerintah adalah untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat perbatasan,” kata Tito dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (24/4/2026).
Baca juga: Mendagri Minta Kepala Daerah Jaga Kekompakan Forkopimda demi Stabilitas Daerah
BNPP juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan sekaligus menumbuhkan rasa bangga terhadap negara, sehingga memperkuat nasionalisme.
Tito mengungkapkan, program BSPS di kawasan perbatasan awalnya dialokasikan untuk 10.000 unit rumah dari total 400.000 unit program nasional Kementerian PKP pada 2026.
Namun, setelah kunjungan lapangan ke wilayah terdampak banjir bandang di Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara, jumlah tersebut ditingkatkan menjadi 15.000 unit.
“Belum ada program dari zaman dulu untuk melakukan bedah rumah di perbatasan. Kami memilihkan 40 kabupaten/kota yang strategis di perbatasan, dan kemudian itu mencakup 17 provinsi,” tambah Tito.
Mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) itu juga mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto serta sinergi lintas kementerian dan lembaga.
Baca juga: Mendagri Perintahkan Gubernur Bebaskan Pajak Kendaraan Listrik
Menurutnya, keterlibatan BPS sangat krusial untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional dari BPS akan digunakan untuk memverifikasi dan memvalidasi penerima bantuan secara by name by address.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan, renovasi rumah rakyat menjadi salah satu prioritas nasional sesuai arahan presiden.
Ia menjelaskan, cakupan program BSPS pada 2026 meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
“Tahun lalu itu 45.000 rumah di seluruh Indonesia. Tahun ini 400.000 rumah. Naiknya luar biasa, dari 45.000 jadi 400.000,” ujarnya.
