Oleh: Dr. Adjat Wiratma, Waketum MTI Bidang Diseminasi Kajian dan Aksi Stategis
SETIAP pagi, jutaan orang membuat keputusan yang sama memilih motor atau mobil pribadi daripada bus, kereta, atau angkot. Bukan karena mereka tidak peduli kemacetan, bukan pula karena tidak sadar soal emisi karbon. Pilihan itu hadir karena Pemerintah belum mampu meyakinkan mereka bahwa ada alternatif yang lebih baik.
Data Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) menunjukkan bahwa meski Jakarta telah memiliki sistem angkutan umum yang relatif berkembang, 78 persen warganya masih mengandalkan kendaraan pribadi untuk bergerak sehari-hari. Jakarta, kota dengan Transjakarta, MRT, LRT, dan KRL ternyata belum mampu menggeser dominasi kendaraan pribadi. Lalu bagaimana dengan kota-kota lain di Indonesia yang infrastruktur angkutan umumnya jauh lebih terbatas?
Pemerintah DKI Jakarta merespons tantangan ini dengan cara yang populis namun perlu dievaluasi substansinya, misal menggratiskan seluruh moda transportasi umum pada hari ini, bertepatan dengan Hari Angkutan Umum (24 April 2026). Gubernur Pramono Anung menyebutnya sebagai bagian dari kebijakan agar masyarakat beralih dari transportasi pribadi ke transportasi umum. Namun tanpa pembenahan struktural yang konsisten, mengratiskan sesaat hanya akan menjadi pesta satu hari, bisa saja meriah di media sosial, tapi tidak berarti bagi perubahan perilaku jangka panjang.
Di sinilah pangkal persoalan yang sesungguhnya. Selama bertahun-tahun, kebijakan transportasi umum Indonesia terjebak dalam logika proyek, bukan logika pelayanan. Pembangunan infrastruktur dirayakan sebagai pencapaian politik. Namun pertanyaan yang lebih penting justru terlupakan, apakah warga betul-betul bisa menggunakannya dengan mudah, aman, dan bermartabat?
Insiden penumpang tunanetra yang terjatuh ke saluran air di sekitar halte Transjakarta awal tahun ini adalah cermin yang pahit. Peristiwa itu bukan sekadar kabar viral yang segera dilupakan, tetapi alarm tentang betapa rapuhnya sistem aksesibilitas ketika diuji kenyataan di lapangan. Jakarta mengklaim diri sebagai kota inklusif, namun di trotoar dan koridor transportasi publik, janji itu kerap runtuh oleh kelalaian kecil yang berdampak besar. Transportasi publik adalah nadi kota modern, bukan hanya alat mobilitas, melainkan simbol kehadiran negara dalam menjamin hak warga untuk bergerak dengan aman dan bermartabat.
Ketimpangan layanan antara Jakarta dan daerah lain juga tak bisa terus diabaikan. Di Sumedang, pemerintah daerah meluncurkan program "Rabu Ngangkot" mewajibkan ASN menggunakan angkutan umum setiap hari Rabu. Program ini bertujuan mendorong efisiensi penggunaan BBM, mengurangi polusi udara, sekaligus menggerakkan perekonomian para pemilik dan pengemudi angkot. Inisiatif daerah seperti ini patut diapresiasi sebagai gerakan kultural. Namun ironinya, angkot yang diperintahkan untuk dinaiki itu sendiri kerap beroperasi tanpa jadwal tetap, tanpa rute yang terintegrasi, dan tanpa standar keselamatan yang memadai. Kita mendorong warga naik kendaraan yang Pemerintah sendiri belum sepenuhnya membenahi. Inilah paradoks besar kebijakan transportasi umum Indonesia, kita serius membangun infrastruktur, tetapi setengah hati membangun sistemnya.
