Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengklarifikasi pernyataannya terkait ide pengenaan pajak terhadap kapal yang melintasi perairan Selat Malaka. Ia mengatakan pernyataan itu tidak serius.
Pernyataan Purbaya mengenai persoalan tersebut disampaikan saat sambutan di acara Simposium PT SMI di Jakarta pada Rabu (22/4). Rencana pemajakan kapal yang lewat selat tersebut mendapat respons penolakan dari Malaysia dan Singapura.
“Jadi itu konteksnya bukan konteks serius. Kita belum pernah merencanakan (informasi itu) untuk mengutip. Kan saya dulu bekas Deputi Menteri bagian Menko Maritim yang dulu maritim dan energi. Jadi saya tahu betul peraturannya,” kata Purbaya dalam Media Briefing di BPPK Purnawarman Kampus, Jakarta Selatan, Jumat (24/4).
Purbaya menjelaskan Indonesia sebagai pihak yang telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) tidak memiliki kewenangan untuk memungut biaya dari kapal yang melintas. Sebab, terdapat prinsip freedom of navigation yang harus dihormati.
Purbaya mengatakan pemerintah membuka peluang untuk memperoleh manfaat ekonomi melalui penyediaan berbagai layanan atau service bagi kapal yang melintas. Menurutnya, skema tersebut sejalan dengan ketentuan internasional selama tidak melanggar prinsip kebebasan navigasi.
“Jadi misalnya di Banten, selat Banten, kita buat service macam-macam dulu. Antara lain pemanduan, kalau memang ada kapal yang nggak jelas itu, atau service lain, separate service, anak buah kapal yang mau diganti,” jelas Purbaya.
“Terus bahkan itu di freedom of navigation itu kita diwajibkan kita mengizinkan kapal-kapal yang lewat di ZEE kita. Bahkan kita harus menjaga keamanan di sana seperti itu. Jadi kalau (informasi yang) serius itu,” tambahnya.
Purbaya mengungkapkan pihaknya juga berencana mengembangkan layanan serupa di sejumlah wilayah, termasuk di sekitar Selat Sunda dan Selat Lombok, yang merupakan jalur pelayaran internasional.
“Di situ nanti dioptimalkan service yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk mendapatkan uang tambahan,” tutur Purbaya.
