Pemerintah tengah mengakselerasi penyusunan payung hukum untuk mengeksekusi komitmen impor minyak mentah (crude oil) dari Rusia sebesar 150 juta barel guna mengamankan pasokan energi nasional hingga akhir tahun.
Fokus utama saat ini terletak pada penentuan instrumen pelaksana, yakni antara penugasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau pembentukan Badan Layanan Umum (BLU).
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, menyatakan bahwa total komitmen 150 juta barel tersebut merupakan hasil kesepakatan dalam kunjungan Presiden dan Menteri ESDM ke Rusia beberapa waktu lalu. Saat ini, pemerintah sedang mendetailkan regulasi terkait skema pengadaan dan pembiayaannya.
“Sekarang kita tinggal (menyiapkan) instrumen bagaimana kita mengimpornya. Apakah langsung BUMN atau ini ada BLU? Ini dua opsi ini lagi kita siapkan payung regulasinya,” kata Yuliot di Jakarta, dikutip Senin (2/12).
Yuliot menjelaskan, pemilihan skema ini krusial karena berkaitan dengan mekanisme pengadaan. Jika melalui BUMN, terdapat konsekuensi prosedur tender yang harus dipenuhi. Sementara itu, skema Government to Government (G2G) yang sedang dijajaki memerlukan fleksibilitas agar proses pengiriman dan pembiayaan antar lembaga berjalan cepat.
"Kalau di BUMN kan harus melalui tender terlebih dulu, kalau ini kan skemanya adalah G2G. Jadi untuk ini konsekuensi itu yang saya maksudkan (sedang dibahas)," tambahnya.
Urgensi Defisit Pasokan Langkah impor ini diambil menyusul melebarnya celah antara produksi domestik dan kebutuhan konsumsi harian. Yuliot memaparkan bahwa konsumsi nasional saat ini setara dengan 1,6 juta barel minyak per hari, sedangkan produksi domestik hanya berada di kisaran 600 ribu barel per hari.
"Berarti kita kan impor sekitar 1 juta barel lebih kurang. Jadi 150 juta (dari Rusia) itu juga kurang, kita juga mencari tambahan dari negara-negara lain termasuk dari Amerika," ungkapnya.
Meski menjalin komitmen dengan Rusia, pemerintah menegaskan tetap menjaga diversifikasi sumber energi dari Amerika Serikat (AS). Saat ini, tim dari PT Pertamina (Persero) tengah berada di Amerika untuk memastikan pasokan crude dan LPG. Sebagai gambaran, sekitar 60% dari total impor LPG nasional yang mencapai 7 juta ton saat ini telah dipasok dari AS.
Impor 150 juta barel minyak Rusia ini dipastikan tidak akan masuk sekaligus untuk menghindari keterbatasan kapasitas penyimpanan (oil storage) di dalam negeri. Selain minyak mentah, pemerintah juga terus mendorong pengadaan LPG dari Rusia, meski volumenya masih dalam tahap pembahasan.
Baca Juga: Harga Minyak dan Dolar AS Bisa Paksa BI Naikkan Suku Bunga
Minyak Rusia ini nantinya tidak hanya dialokasikan untuk kebutuhan bahan bakar, tetapi juga didistribusikan untuk sektor industri, kegiatan tambang, hingga bahan baku petrokimia.
Guna memperkuat ketahanan energi dari sisi internal, Kementerian ESDM juga sedang melakukan konsolidasi dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan SKK Migas untuk menangguhkan ekspor minyak bagian kontraktor.
“Totalnya lagi dikonsolidasikan kira-kira berapa yang akan ditangguhkan untuk ekspor. Ini digunakan untuk kebutuhan kilang di dalam negeri,” pungkas Yuliot.
