jpnn.com - Peneliti Senior Citra Institute Efriza merespons soal adanya saran agar Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka berkantor langsung di Papua.
Menurutnya, kehadiran fisik Gibran di Bumi Cendrawasih memang bisa menjadi simbol komitmen kuat pemerintah pusat, namun hal itu tidak akan berarti banyak tanpa agenda yang jelas.
BACA JUGA: Efriza Sebut Kunjungan Gibran ke Papua Sekadar Pencitraan Jika Tak Bawa Solusi
Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mendampingi Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dalam kunjungan kerja ke sejumlah wilayah di Tanah Papua pada 20-22 April 2026. Foto: Dokumentasi Puspen Kemendagri
Efriza mewanti-wanti agar kehadiran Gibran jangan sampai hanya menjadi formalitas tanpa hasil yang memuaskan.
BACA JUGA: Analisis Hensa soal Seskab Teddy Indra Wijaya
"Berkantor di Papua memang simbol komitmen, tetapi jika tanpa kejelasan apa yang akan dilakukan dan kebijakan apa yang akan dikerjakan, maka kehadiran fisik Gibran tidak akan memberikan hasil yang memuaskan," kata Efriza kepada JPNN.com, Jumat (24/4).
Efriza menekankan bahwa meskipun kehadiran fisik bisa memperkuat kepercayaan masyarakat lokal, ada hal yang jauh lebih krusial, yakni konsistensi kebijakan dan koordinasi yang kuat dengan aparat keamanan.
BACA JUGA: Hubungan JK dan Simpatisan Jokowi-PSI Memanas, Efriza: Gibran Bisa Kena Getahnya
Tak hanya itu, dia menyoroti pentingnya komunikasi dua arah. Gibran didesak untuk melibatkan tokoh adat, tokoh agama, DPR Papua, hingga elemen masyarakat sipil dalam sebuah dialog yang tulus.
"Sepertinya komunikasi dua arah dalam bentuk dialog itu yang juga amat penting. Jangan sampai Gibran hanya berkantor tanpa strategi integratif. Dampaknya pasti akan sangat terbatas," ujarnya.
Efriza juga menyentil gaya kunjungan pejabat yang selama ini hanya sekadar membawa "buah tangan" atau bantuan sosial dari pusat.
Menurutnya, Papua butuh intervensi kebijakan yang berdampak langsung, bukan sekadar pemberian barang.
"Sangat disayangkan jika hanya sekadar berbagi 'buah tangan' tanpa adanya misi konkret dari pusat. Masyarakat butuh keputusan atau kebijakan yang berdampak langsung," imbuhnya.
Dia menyarankan agar Gibran membawa pendekatan yang menyatukan unsur keamanan, politik, dan pembangunan. Jika hal ini dilakukan, barulah kehadiran Gibran bisa dianggap sebagai bukti kerja nyata, bukan sekadar seremonial.
"Kehadiran Gibran di Papua bisa menjadi laju percepatan bagi stabilitas dan pembangunan jika dibarengi dengan intervensi kebijakan yang tepat. Itu baru bukti nyata Gibran bekerja untuk Papua," tutur Efriza.(mcr8/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Kenny Kurnia Putra
