VIVA – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas'ud, memberikan respons atas aksi demonstrasi ribuan massa di depan Kantor Gubernur di Samarinda yang berakhir Selasa malam, 21 April 2026.
Dalam pernyataannya, ia tidak menyampaikan permintaan maaf, melainkan mengapresiasi aspirasi publik serta menyinggung soal arah masa depan atau “takdir” Kalimantan Timur.
Rudy menyampaikan terima kasih kepada mahasiswa, masyarakat, serta aparat keamanan yang dinilai telah menjaga situasi tetap kondusif hingga aksi berakhir. Ia juga menilai masukan dari publik sebagai bagian penting dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah.
- X/Twitter
“Kami mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa, lapisan masyarakat, serta TNI-Polri yang telah menjaga situasi keamanan hingga berakhirnya penyampaian aspirasi,” ujar Rudy di Samarinda, dikutip dari Antara, Sabtu, 25 April 2026.
Berdasarkan pantauan di lapangan, aksi unjuk rasa tersebut diikuti sekitar 4.000 orang yang memadati kawasan Jalan Gajah Mada hingga Teras Samarinda sepanjang hampir satu kilometer. Aparat keamanan mengerahkan lebih dari 1.700 personel gabungan untuk mengawal jalannya demonstrasi.
Dalam pernyataannya, Rudy berharap masyarakat dapat terus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pemerintah. Ia menilai berbagai kritik dan masukan yang disampaikan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ke depan.
“Saya juga menyadari sepenuhnya bahwa arah masa depan takdir Provinsi Kalimantan Timur berada di tangan para generasi muda yang peduli,” ungkapnya.
Sebelumnya, aksi demonstrasi yang berlangsung hingga malam hari tersebut sempat diwarnai kericuhan. Massa yang kecewa karena tidak dapat menemui pimpinan daerah melakukan aksi lempar batu, sehingga aparat kepolisian dari Polresta Samarinda bersama tim gabungan menembakkan water cannon untuk membubarkan kerumunan yang mulai tidak terkendali.
Unjuk rasa ini diinisiasi oleh gabungan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil yang mendesak DPRD Kalimantan Timur menggunakan hak angket dan interpelasi. Tuntutan tersebut berkaitan dengan sejumlah kebijakan pemerintah daerah yang dinilai kontroversial.
Salah satu isu utama yang dipersoalkan adalah penggunaan anggaran daerah sebesar Rp25 miliar untuk renovasi rumah jabatan gubernur. Massa juga menyoroti sejumlah belanja operasional yang dianggap tidak efektif di tengah kondisi ekonomi masyarakat.
