Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) menekankan pentingnya pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di lokasi penataan kawasan kumuh di Menteng Tenggulun, Jakarta Selatan melalui kolaborasi lintas pihak.
Maruarar Sirait menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi masyarakat seiring penataan kawasan kumuh, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan warga penerima manfaat yang ada di wilayah tersebut.
"Apa yang dibina? Bagaimana mempersiapkan laporan keuangan, bagaimana mempersiapkan tabungan. Ya, ujungnya kalau bisa dia jadi bankable," kata Menteri PKP ditemui saat meninjau progres renovasi rumah dan revitalisasi kawasan kumuh di Menteng Tenggulun, Jakarta Selatan, Jumat.
Baca juga: Menteri PKP tegaskan penataan kawasan kumuh tanpa relokasi warga
Ia menggandeng berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan, yakni PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan sejumlah perbankan nasional untuk memberikan pendampingan kepada pelaku usaha mikro kecil agar mampu berkembang dan memiliki akses terhadap layanan keuangan formal.
Dia menyebut sebanyak 35 pelaku UMKM mendapatkan pembinaan langsung dari para profesional perbankan yang membantu meningkatkan kapasitas usaha, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan yang lebih tertib.
"Saya berulang kali mengatakan kepada pegawai kami, dan (orang) luar. Orang suka tanya, kenapa sih kok Menteri Perumahan ngurusin (UMKM), ngajak PNM, ngajak banker, ini ada 10 bank membina 35 UMKM (di kawasan Menteng Tenggulun)," kata Menteri PKP.
Pendampingan tersebut bertujuan agar pelaku usaha menjadi bankable, sehingga memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pembiayaan dan memperluas skala usahanya secara berkelanjutan.
Menteri PKP menilai pemberdayaan sumber daya manusia merupakan aspek paling penting dalam penataan kawasan, karena keberhasilan pembangunan fisik harus diiringi peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
Selain sektor ekonomi, Kementerian PKP juga melibatkan 50 arsitek dari Ikatan Arsitek Jakarta untuk memberikan kontribusi dalam mendesain hunian warga yang direnovasi agar lebih layak huni.
Seluruh pihak yang terlibat bekerja secara sukarela dalam semangat kolaborasi, menunjukkan bahwa sinergi lintas sektor dapat menjadi solusi efektif dalam mempercepat penataan kawasan permukiman.
Baca juga: Menteri PKP dan Mendagri pastikan penataan kawasan kumuh optimal
Baca juga: Menteri PKP dorong penanganan kawasan kumuh disertai perbaikan ekonomi
Dia menyebut kolaborasi tersebut menjadi kekuatan utama dalam menciptakan perubahan nyata, sekaligus membuka peluang bagi masyarakat untuk berkembang secara ekonomi dan sosial secara berkelanjutan.
Ke depan, model pemberdayaan berbasis kolaborasi ini diharapkan dapat diterapkan di berbagai daerah lain sebagai bagian dari strategi nasional dalam mengurangi kawasan kumuh sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah melakukan renovasi terhadap 152 unit rumah tak layak huni di kawasan Menteng Tenggulun, Jakarta Selatan. Renovasi itu ditargetkan rampung pada 15 Juni 2026 melalui kolaborasi gotong-royong berbagai pihak.
"Target selesai renovasi rumah tak layak huni di Menteng Tenggulun ini ditargetkan 15 Juni 2026," kata Menteri PKP.
Maruarar Sirait menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi masyarakat seiring penataan kawasan kumuh, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan warga penerima manfaat yang ada di wilayah tersebut.
"Apa yang dibina? Bagaimana mempersiapkan laporan keuangan, bagaimana mempersiapkan tabungan. Ya, ujungnya kalau bisa dia jadi bankable," kata Menteri PKP ditemui saat meninjau progres renovasi rumah dan revitalisasi kawasan kumuh di Menteng Tenggulun, Jakarta Selatan, Jumat.
Baca juga: Menteri PKP tegaskan penataan kawasan kumuh tanpa relokasi warga
Ia menggandeng berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan, yakni PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan sejumlah perbankan nasional untuk memberikan pendampingan kepada pelaku usaha mikro kecil agar mampu berkembang dan memiliki akses terhadap layanan keuangan formal.
Dia menyebut sebanyak 35 pelaku UMKM mendapatkan pembinaan langsung dari para profesional perbankan yang membantu meningkatkan kapasitas usaha, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan yang lebih tertib.
"Saya berulang kali mengatakan kepada pegawai kami, dan (orang) luar. Orang suka tanya, kenapa sih kok Menteri Perumahan ngurusin (UMKM), ngajak PNM, ngajak banker, ini ada 10 bank membina 35 UMKM (di kawasan Menteng Tenggulun)," kata Menteri PKP.
Pendampingan tersebut bertujuan agar pelaku usaha menjadi bankable, sehingga memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pembiayaan dan memperluas skala usahanya secara berkelanjutan.
Menteri PKP menilai pemberdayaan sumber daya manusia merupakan aspek paling penting dalam penataan kawasan, karena keberhasilan pembangunan fisik harus diiringi peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
Selain sektor ekonomi, Kementerian PKP juga melibatkan 50 arsitek dari Ikatan Arsitek Jakarta untuk memberikan kontribusi dalam mendesain hunian warga yang direnovasi agar lebih layak huni.
Seluruh pihak yang terlibat bekerja secara sukarela dalam semangat kolaborasi, menunjukkan bahwa sinergi lintas sektor dapat menjadi solusi efektif dalam mempercepat penataan kawasan permukiman.
Baca juga: Menteri PKP dan Mendagri pastikan penataan kawasan kumuh optimal
Baca juga: Menteri PKP dorong penanganan kawasan kumuh disertai perbaikan ekonomi
Dia menyebut kolaborasi tersebut menjadi kekuatan utama dalam menciptakan perubahan nyata, sekaligus membuka peluang bagi masyarakat untuk berkembang secara ekonomi dan sosial secara berkelanjutan.
Ke depan, model pemberdayaan berbasis kolaborasi ini diharapkan dapat diterapkan di berbagai daerah lain sebagai bagian dari strategi nasional dalam mengurangi kawasan kumuh sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah melakukan renovasi terhadap 152 unit rumah tak layak huni di kawasan Menteng Tenggulun, Jakarta Selatan. Renovasi itu ditargetkan rampung pada 15 Juni 2026 melalui kolaborasi gotong-royong berbagai pihak.
"Target selesai renovasi rumah tak layak huni di Menteng Tenggulun ini ditargetkan 15 Juni 2026," kata Menteri PKP.
