Kenaikan harga plastik global membuat harga segala produk plastik ikut terkerek. Plastik daur ulang pun mulai dilirik. Narasi jaga lingkungan ikut menguat.
Pagi-pagi, Dionysius mengantarkan sampah terpilahnya ke Bank Sampah Bersih Istiqomah di kawasan Cimanggu, Kota Bogor. Petugas segera menimbang dan mencatat setiap sampah anorganik yang dibawa itu.
Dari sampah terpilah itu, sejumlah angka pun menjadi tabungan. ”Sedikit-sedikit menjadi bukit, tapi yang penting, sampah di rumah bisa dikelola lebih baik. Apalagi sampah plastik, selain sulit diurai, kalau bisa didaur ulang jadi produk baru, kan, lebih baik,” tuturnya.
Tren kenaikan harga plastik, menurut Ketua Bank Sampah Bersih Istiqomah Bogor Nurita Eryani, memang ikut memicu peningkatan harga sampah berbahan plastik kendati tak terlampau signifikan.
”Kalau sampah plastik, kenaikannya belum melebihi 13 persen. Jadi, harga yang diberikan untuk sampah plastik nasabah juga ikut naik, tapi mungkin tidak begitu terasa,” tuturnya.
Untungnya, para nasabah bank sampah umumnya lebih cinta lingkungan. Karena itu, tujuan utama mengumpulkan, memilah, dan menyetorkan sampah lebih untuk menghindari sampah anorganik menumpuk tak terkelola di tempat pembuangan akhir (TPA).
”Ada juga (nasabah) yang memang butuh uang. Nah, kalau untuk yang seperti ini, memang mereka berharap ada peningkatan (harga sampah plastik),” tambah Nurita.
Kenaikan harga plastik virgin, menurut Pendiri Waste4Change M Bijaksana Junerosano, secara tidak langsung menjadi blessing in disguise bagi industri daur ulang. ”Gap harga antara plastik baru dan plastik daur ulang (recycled resin) makin mengecil—untuk jenis tertentu seperti rPET, harganya bahkan sudah cukup kompetitif. Artinya, value proposition daur ulang makin kuat, bukan hanya dari sisi lingkungan, melainkan juga murni hitung-hitungan ekonomi,” tuturnya.
Namun, bukan hanya harga yang sesungguhnya membuat plastik daur ulang menjadi peluang. ”Yang lebih fundamental sebenarnya adalah regulasi extended producer responsibility atau EPR, yang diatur dalam Permen LHK (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) No 75/2019. Produsen besar punya kewajiban mengurangi 30 persen sampah kemasan mereka sampai 2029. Jadi, mereka butuh suplai plastik daur ulang yang kualitasnya konsisten, traceable, dan volumenya predictable. Di sinilah peluang terbuka lebar,” tutur Sano.
Saat dihubungi secara terpisah, CEO dan Co-Founder Rekosistem Ernest Christian Layman menyampaikan, industri daur ulang plastik sempat mengalami penurunan permintaan akibat kebijakan tarif Amerika Serikat terhadap produk daur ulang. Namun, kondisi berbalik ketika harga plastik virgin melonjak tajam, bahkan hingga lebih dari 50 persen atau dua kali lipat, yang dipicu situasi geopolitik seperti konflik Timur Tengah. Kenaikan ini membuat permintaan plastik daur ulang kembali meningkat karena dinilai lebih ekonomis.
Dalam rantai bisnisnya, Rekosistem bergerak di daur ulang. Jadi, Rekosistem mengumpulkan sampah dari dua sumber utama: masyarakat melalui sistem setoran berbasis aplikasi dan jaringan pemulung/pengepul. Sampah kemudian dipilah, diolah, dan dijadikan bahan baku (pelet plastik) untuk industri, yang digunakan kembali menjadi berbagai produk seperti botol, kain, atau isian furnitur.
Meski harga plastik daur ulang ikut naik, kenaikannya relatif kecil (5–10 persen) dibandingkan plastik virgin. Hal ini bisa mendongkrak daya tarik material daur ulang bagi industri. Dampaknya, permintaan meningkat tanpa mengganggu margin pelaku usaha, bahkan berpotensi meningkatkan kesejahteraan pekerja karena harga jual per kilogram naik.
Di sisi lain, kesadaran masyarakat dan industri mulai berubah. Penggunaan plastik virgin mulai dikurangi, sebagian beralih ke alternatif atau material daur ulang. Namun, kapasitas daur ulang saat ini belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan plastik nasional karena belum semua sampah berhasil dikumpulkan dan tidak semua jenis plastik (seperti multilayer/saset) dapat didaur ulang.
”Secara keseluruhan, kondisi harga plastik global saat ini justru membuka peluang bagi penguatan ekonomi sirkular. Selama harga material daur ulang tetap ’adil’ dan kompetitif, ketergantungan terhadap plastik virgin dapat berkurang dan industri daur ulang berpotensi tumbuh lebih besar ke depan,” kata Ernest.
Herman, pengepul dan pencacah sampah plastik asal Kelurahan Sumurbatu, Kecamatan Bantar Gebang, Bekasi, mengatakan, harga sampah plastik cacah mulai mengalami kenaikan sebesar Rp 2.000-Rp 3.000 per kg dalam seminggu terakhir. Kenaikan harga ini diumumkan oleh pabrik palet/bijih plastik yang menerima sampah plastik cacah. Namun, Herman tidak tahu sampai kapan harga jual ke pabrik itu akan naik.
”Jadi, saya tidak bisa langsung memberikan kenaikan harga jual sampah plastik dari pemulung. Lihat dulu sampai enam bulan ke depan apakah masih naik atau tidak,” ujarnya saat ditemui di rumahnya di Kelurahan Sumurbatu, Kecamatan Bantar Gebang, Bekasi, Jumat (24/4/2026).
Fluktuasi harga sampah plastik tidak bisa ditebak. Sebagai pengepul dan pemilik usaha cacah sampah plastik berskala kecil-menengah, Herman tidak bisa berbuat banyak.
”Sekarang, kenaikan harga sampah plastik cacah dipengaruhi oleh faktor naiknya harga virgin plastik sebagai imbas perang. Cuma apakah itu bisa langsung membuat kesejahteraan ’di bawah’ (pengepul dan pemulung) langsung naik, sepertinya tidak,” tuturnya.
Sebelum ada situasi harga sampah plastik cacah dinaikkan oleh pabrik, Herman menyebutkan harganya hancur selama dua tahun. Turun gila-gilaan. Ditambah lagi, pasokan sampah plastik yang diterima Herman dari pemulung juga menurun.
Akibatnya, Herman selama dua tahun terakhir merugi. Pegawai pencacah sampah plastik yang dimiliki dari berjumlah enam orang kini tersisa satu orang.
Herman akhirnya juga turun tangan ikut bekerja mencacah sampah plastik. Dia malah harus menggadaikan mobil untuk menutup kerugian.
Herman mengaku, harga sampah plastik susah ditebak. Dia kadang curiga ketentuan harga hanyalah bentuk permainan pabrik, sama seperti permainan timbangan volume sampah.
”Setelah dua tahun harga sampah plastik hancur, lalu sekarang mulai naik, saya tidak bisa menjanjikan harga beli sampah dari pemulung naik. Saya juga serba salah ke mereka dan pegawai saya,” ujar pria yang sudah 15 tahun berkecimpung di bisnis pengepul dan cacah sampah plastik ini.
Bisa dibilang, kehidupan pelaku usaha pengelola sampah ”di bawah” seperti Herman dan pemulung-pemulung yang menyetor sampah ke dirinya, itu jauh dari sejahtera. Herman sendiri tinggal di rumah sangat sederhana, lantai rumahnya tidak berubin, tidak ada sofa memanjang, dan dekat dengan lahan yang ia pakai mencacah sampah plastik. Kadang, ada bau sampah tercium sampai ke rumahnya.
Untuk saat ini, dia tidak berani mengajukan pinjaman ke bank sebagai tambahan modal operasional. Menurut penuturannya, masih ada tunggakan yang mesti dilunasi dulu.
Salah satu pekerja pemilahan sampah di TPS 3R Kelurahan Sumurbatu, Kecamatan Bantar Gebang, Bekasi, Jangkung (bukan nama sebenarnya), mengungkapkan cerita senada. Sebagai pekerja khusus pemilahan sampah daur ulang, dia mengaku sampai saat ini belum merasakan kenaikan upah harian walau ada kabar harga beli oleh pabrik pelet/bijih plastik merangkak naik.
Jangkung menyebut upah hariannya dihitung berdasarkan bobot sampah daur ulang yang berhasil dipisahkan dari sampah organik. Semakin banyak bobot, maka semakin besar upah yang ia terima.
”Jadi, jangan sampai sakit,” ujarnya yang ditemui sambil memilah sampah daur ulang dan sampah organik tanpa alat pelindung diri yang memadai. Setiap minggu, dia bisa memperoleh total upah sekitar Rp 500.000.
Ketua Asosiasi Pelapak dan Pemulung Indonesia (APPI) Bagong Suyoto berpendapat, saat ini pelaku industri hilir di sektor manufaktur dan makanan-minuman cenderung lebih memilih bahan baku plastik virgin impor dibandingkan sampah plastik daur ulang domestik karena dinilai memiliki kualitas lebih baik, lebih bersih, dan tingkat keberhasilan produksi lebih tinggi. Selain itu, harga impor sering kali lebih murah sehingga semakin menekan daya saing plastik hasil daur ulang lokal.
Di sisi lain, harga sampah dalam negeri—terutama plastik—relatif stagnan, bahkan cenderung menurun. Sebagai contoh, harga plastik PET kotor berkisar Rp 3.500 per kilogram dan hanya naik sedikit setelah dibersihkan. Sementara itu, harga sampah campuran (gabrukan) justru turun signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dari Rp 1.200–Rp 1.400 per kilogram menjadi hanya Rp 600–Rp 800 per kilogram.
Kenaikan harga pun biasanya sangat kecil, sedangkan penurunannya bisa jauh lebih besar. Kondisi ini diperparah oleh keberadaan bahan baku impor yang membuat industri menunda pembelian sampah lokal hingga stok impor habis.
Dampaknya sangat terasa bagi pemulung yang berada di lapisan paling bawah rantai daur ulang. Pendapatan mereka rendah dan tidak stabil, tergantung dari jumlah sampah yang berhasil dikumpulkan setiap hari.
Perempuan pemulung rata-rata mengumpulkan 50–60 kilogram per hari, sementara laki-laki bisa mencapai 70–100 kilogram. Namun, dengan harga yang terus menurun, penghasilan mereka ikut tergerus. Selain itu, mereka umumnya tidak bekerja penuh setiap hari sehingga pendapatan bulanan makin terbatas.
Kehidupan pemulung juga tidak lepas dari praktik eksploitasi. Banyak dari mereka terikat pada pengepul atau ”bos” yang memberikan pinjaman untuk kebutuhan sehari-hari dengan bunga tinggi. Pembayaran utang dilakukan melalui pemotongan hasil timbangan sampah, sering kali dengan berbagai praktik yang merugikan, seperti potongan berlapis atau selisih harga. Akibatnya, pemulung sulit keluar dari jerat kemiskinan dan terjebak dalam siklus ekonomi yang stagnan.
Rantai pengelolaan sampah sendiri melibatkan banyak aktor, mulai dari pemulung, pengangkut, penyortir, hingga pengepul dan industri. Namun, keuntungan terbesar cenderung dinikmati oleh pengepul dan pelaku di level atas. Informasi harga pun kerap tidak transparan, alias kenaikan harga sering ditahan oleh pengepul, sementara penurunan harga cepat disampaikan kepada pemulung.
Mayoritas pemulung masuk ke sektor ini karena dorongan ekonomi, bukan kesadaran lingkungan. Banyak dari mereka merupakan mantan buruh tani atau pekerja sektor informal lain dengan penghasilan tidak menentu, yang kemudian beralih ke aktivitas memulung karena menghasilkan uang lebih cepat.
Dari sisi jenis sampah, plastik memiliki nilai ekonomi yang bervariasi tergantung dari jenis dan tingkat kebersihannya. Beberapa jenis seperti logam dan aluminium memiliki nilai lebih tinggi, sementara sampah multilayer seperti kemasan saset justru sulit didaur ulang dan kurang bernilai. Meski demikian, secara teori, hampir semua sampah bisa dimanfaatkan kembali jika ada teknologi dan kemauan.
Namun, pengelolaan sampah di Indonesia dinilai masih belum optimal. Permasalahan utamanya adalah kurangnya komitmen, integritas, dan keseriusan dari berbagai pihak. Pendekatan yang dominan masih berorientasi pada proyek besar seperti waste-to-energy yang membutuhkan biaya tinggi, sementara solusi lokal yang lebih sederhana dan murah sering terabaikan. Selain itu, masih banyak pelanggaran dalam praktik pengelolaan sampah, termasuk kurangnya pengolahan sampah organik di sumbernya.
Hasilnya, tingkat daur ulang Indonesia pun masih di kisaran 10–15 persen. Bahkan, menurut Sano, Indonesia masih mengimpor scrap plastik dari luar negeri, padahal timbulan sampah kita sendiri banyak. Sebab, sampah dari rumah tangga belum terpilah dengan baik sehingga kualitas bahan baku untuk daur ulang rendah.
Waste4Change fokus membangun sistem pengumpulan dan pemilahan yang bisa menghasilkan feedstock berkualitas untuk industri daur ulang. Sistem ini sekaligus memberdayakan pekerja sektor informal yang selama ini jadi tulang punggung rantai pasok daur ulang.
Pemerintah sebenarnya bisa konsisten membantu produk plastik daur ulang lebih termanfaatkan. Pertama, dengan menetapkan kewajiban tingkat kandungan daur ulang (mandatory recycled content) untuk perusahaan manufaktur, terutama yang menggunakan kemasan.
Hal ini sudah dipraktikkan di banyak negara. Uni Eropa, misalnya, sudah menetapkan botol PET harus mengandung minimal 25 persen recycled content pada 2025 dan naik menjadi 30 persen pada 2030.
Kedua, pemerintah harus betul-betul serius dalam penegakan EPR, kewajiban perusahaan mengurangi sampah kemasan. Dasar aturannya dari Undang-Undang Pengelolaan Sampah, PP turunannya, sampai Permen LHK No 75/2019.
”Kalau EPR jalan dengan benar, otomatis pendanaan untuk sistem pengumpulan dan daur ulang akan mengalir dari produsen sebagai pihak yang memang secara prinsip bertanggung jawab atas kemasan yang mereka edarkan,” ujar Sano.
