Penulis: Fityan
TVRINews – Brussels
AS Pertimbangkan Sanksi Bagi Sekutu yang Pasif
Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) menegaskan bahwa tidak ada ketentuan hukum untuk membekukan atau mengeluarkan negara anggota dari aliansi militer tersebut.
Pernyataan ini muncul menyusul laporan adanya nota internal Pentagon yang menyarankan Amerika Serikat untuk memberikan konsekuensi tegas terhadap negara anggota, termasuk Spanyol, atas sikap mereka dalam konflik dengan Iran.
Kantor berita Reuters mengutip seorang pejabat AS yang mengungkapkan bahwa surat elektronik internal Departemen Pertahanan AS mengusulkan sejumlah langkah untuk "menghukum" sekutu yang dianggap gagal memberikan dukungan penuh terhadap kampanye militer Washington.
Salah satu poin sensitif dalam memo tersebut adalah peninjauan kembali posisi AS atas kedaulatan Inggris di Kepulauan Falkland sebagai bentuk tekanan diplomatik.
Menanggapi laporan tersebut, seorang pejabat NATO menyampaikan kepada BBC bahwa traktat pendirian aliansi tersebut bersifat permanen.
"Perjanjian pendirian NATO tidak mengenal ketentuan mengenai penangguhan keanggotaan atau pengusiran anggota," ujar pejabat tersebut.
Ketidakpuasan Washington
Sekretaris Pers Pentagon, Kingsley Wilson, mengonfirmasi adanya kekecewaan mendalam di Washington.
Ia menyatakan bahwa meski AS telah melakukan banyak hal bagi sekutu NATO, dukungan timbal balik tidak selalu dirasakan.
"Departemen Pertahanan akan memastikan Presiden memiliki opsi yang kredibel untuk memastikan sekutu kita bukan lagi sekadar 'macan kertas' dan mulai menjalankan bagian mereka," tegas Wilson kepada BBC.
Presiden Donald Trump sebelumnya telah berulang kali melontarkan kritik tajam terhadap anggota NATO pasca serangan gabungan AS dan Israel ke Iran pada 28 Februari lalu.
Ketegangan meningkat setelah Spanyol menolak memberikan izin penggunaan pangkalan udara di wilayahnya, yakni Naval Station Rota dan Morón Air Base, untuk operasi penyerangan ke Iran.
Tanggapan Madrid dan London
Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sánchez, menanggapi dingin laporan memo tersebut. Ia menegaskan bahwa kebijakan luar negeri Spanyol tidak didasarkan pada bocoran surel, melainkan dokumen resmi kenegaraan.
"Kami mendukung kerja sama penuh dengan sekutu, namun harus selalu berada dalam kerangka hukum internasional," kata Sánchez kepada wartawan.
Di sisi lain, Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, bersikap hati-hati dengan menyatakan bahwa keterlibatan lebih jauh dalam blokade pelabuhan Iran saat ini bukanlah kepentingan nasional Inggris.
Meski demikian, Inggris tetap mengizinkan penggunaan pangkalan militernya untuk serangan terhadap situs-situs Iran yang menargetkan jalur pelayaran Selat Hormuz.
Retorika "Free Riding"
Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, dalam konferensi pers hari Jumat, kembali menyindir negara-negara Eropa yang dianggap hanya menikmati perlindungan keamanan tanpa kontribusi nyata.
"Eropa memerlukan Selat Hormuz jauh lebih besar daripada kami. Mereka harus mulai mengurangi diplomasi basa-basi dan mulai bertindak. Era menumpang gratis (free riding) sudah berakhir," cetus Hegseth.
Dokumen internal tersebut juga memicu kekhawatiran diplomatik terkait sengketa Kepulauan Falkland (Malvinas).
Memo itu menyarankan AS untuk mengevaluasi dukungan diplomatik terhadap wilayah "pendudukan imperial" Eropa jika kerja sama militer tidak ditingkatkan.
Hingga saat ini, pemerintah Jerman dan Italia terus berupaya meredam gejolak ini. Juru bicara pemerintah Jerman menyatakan bahwa keanggotaan Spanyol di NATO tidak perlu dipertanyakan, sementara PM Italia Giorgia Meloni mendesak sekutu untuk tetap bersatu guna memperkuat pilar pertahanan Eropa.
Editor: Redaksi TVRINews
