Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperluas implementasi pembelajaran jarak jauh (PJJ) jenjang pendidikan menengah di 34 provinsi dengan menargetkan 3.500 anak tidak sekolah (ATS) agar kembali bersekolah dan mendapatkan pendidikan bermutu, inklusif, dan berkeadilan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengatakan program tersebut bagian dari komitmen Kemendikdasmen memastikan setiap anak Indonesia memperoleh layanan pendidikan bermutu, tanpa terkendala faktor geografis, ekonomi, maupun kondisi sosial lainnya.
“Kita harus menekankan bahwa pendidikan tidak lagi dipandang hanya sebatas kegiatan formal di ruang kelas, melainkan sebagai proses pembelajaran yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan paradigma tersebut kami ingin menjangkau yang mereka yang tidak terjangkau sehingga PJJ ini menjadi solusi nyata untuk menjawab tantangan pemerataan akses pendidikan,” katanya dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Sabtu.
Pada kesempatan itu, ia juga menyoroti tentang pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam implementasi program ini.
Kemendikdasmen terus mendorong pengembangan pembelajaran berbasis teknologi, termasuk rencana pembangunan studio pembelajaran yang memungkinkan para guru terbaik dapat mengajar secara seketika kepada para murid di berbagai daerah.
“Super aplikasi Rumah Pendidikan telah kami kembangkan sebagai bagian dari digitalisasi pembelajaran yang dapat diakses oleh siapa pun. Tentunya implementasi PJJ juga harus berfokus pada pembentukan karakter dan penguatan kompetensi. Dengan demikian, peran pengajar sangat penting serta memperhatikan keseimbangan antara aspek pengetahuan, keterampilan, dan karakter,” katanya.
Untuk tahap awal, ia menyebutkan 20 sekolah telah ditetapkan sebagai mitra dan pionir pelaksanaan program PJJ.
“Kami berharap sekolah-sekolah tersebut dapat menjadi model praktik baik dalam penyelenggaraan pendidikan jarak jauh di Indonesia dan juga menjadi solusi nyata dalam mewujudkan layanan pendidikan yang merata, inklusif, dan berkualitas bagi seluruh anak bangsa,” ujarnya.
Baca juga: Pendidikan hibrida ala Presiden Prabowo, mengikis kesenjangan 3T
Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Muttaqin menjelaskan penerapan PJJ tingkat menengah secara lebih luas upaya pemerintah meningkatkan mutu dan pemerataan akses pendidikan.
Hal tersebut, katanya, khususnya akses mereka yang memerlukan layanan pendidikan khusus, seperti anak-anak Indonesia yang mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran akibat geografis, sosial, ekonomi, maupun faktor lainnya.
Berdasarkan data Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikdasmen, saat ini jumlah ATS jenjang pendidikan menengah sekitar 1,13 juta dari total empat juta ATS dengan berbagai alasan.
Ia mengatakan mereka membutuhkan layanan pendidikan bersifat khusus, salah satunya melalui PJJ.
“Prioritas pelaksanaan PJJ ini untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), daerah dengan ATS tinggi, daerah rawan bencana, serta Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) dengan anak pekerja migran Indonesia yang tinggi. Secara lebih luas, PJJ kami selenggarakan untuk menjangkau ATS dengan rentang usia 16 hingga 18 tahun dengan persyaratan utamanya yaitu anak Indonesia dengan status ATS,” kata Tatang.
Baca juga: Komisi X DPR dukung pembelajaran tatap muka tetap prioritas
Baca juga: Kemendikdasmen: Guru sekolah induk pengampu PJJ terima insentif
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengatakan program tersebut bagian dari komitmen Kemendikdasmen memastikan setiap anak Indonesia memperoleh layanan pendidikan bermutu, tanpa terkendala faktor geografis, ekonomi, maupun kondisi sosial lainnya.
“Kita harus menekankan bahwa pendidikan tidak lagi dipandang hanya sebatas kegiatan formal di ruang kelas, melainkan sebagai proses pembelajaran yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan paradigma tersebut kami ingin menjangkau yang mereka yang tidak terjangkau sehingga PJJ ini menjadi solusi nyata untuk menjawab tantangan pemerataan akses pendidikan,” katanya dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Sabtu.
Pada kesempatan itu, ia juga menyoroti tentang pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam implementasi program ini.
Kemendikdasmen terus mendorong pengembangan pembelajaran berbasis teknologi, termasuk rencana pembangunan studio pembelajaran yang memungkinkan para guru terbaik dapat mengajar secara seketika kepada para murid di berbagai daerah.
“Super aplikasi Rumah Pendidikan telah kami kembangkan sebagai bagian dari digitalisasi pembelajaran yang dapat diakses oleh siapa pun. Tentunya implementasi PJJ juga harus berfokus pada pembentukan karakter dan penguatan kompetensi. Dengan demikian, peran pengajar sangat penting serta memperhatikan keseimbangan antara aspek pengetahuan, keterampilan, dan karakter,” katanya.
Untuk tahap awal, ia menyebutkan 20 sekolah telah ditetapkan sebagai mitra dan pionir pelaksanaan program PJJ.
“Kami berharap sekolah-sekolah tersebut dapat menjadi model praktik baik dalam penyelenggaraan pendidikan jarak jauh di Indonesia dan juga menjadi solusi nyata dalam mewujudkan layanan pendidikan yang merata, inklusif, dan berkualitas bagi seluruh anak bangsa,” ujarnya.
Baca juga: Pendidikan hibrida ala Presiden Prabowo, mengikis kesenjangan 3T
Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Muttaqin menjelaskan penerapan PJJ tingkat menengah secara lebih luas upaya pemerintah meningkatkan mutu dan pemerataan akses pendidikan.
Hal tersebut, katanya, khususnya akses mereka yang memerlukan layanan pendidikan khusus, seperti anak-anak Indonesia yang mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran akibat geografis, sosial, ekonomi, maupun faktor lainnya.
Berdasarkan data Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikdasmen, saat ini jumlah ATS jenjang pendidikan menengah sekitar 1,13 juta dari total empat juta ATS dengan berbagai alasan.
Ia mengatakan mereka membutuhkan layanan pendidikan bersifat khusus, salah satunya melalui PJJ.
“Prioritas pelaksanaan PJJ ini untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), daerah dengan ATS tinggi, daerah rawan bencana, serta Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) dengan anak pekerja migran Indonesia yang tinggi. Secara lebih luas, PJJ kami selenggarakan untuk menjangkau ATS dengan rentang usia 16 hingga 18 tahun dengan persyaratan utamanya yaitu anak Indonesia dengan status ATS,” kata Tatang.
Baca juga: Komisi X DPR dukung pembelajaran tatap muka tetap prioritas
Baca juga: Kemendikdasmen: Guru sekolah induk pengampu PJJ terima insentif
