Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), Maria Assegaf, mengungkapkan pihaknya telah mencegah keberangkatan 13 warga negara Indonesia (WNI) yang hendak berhaji menggunakan visa nonprosedural.
“Hingga saat ini data yang kami peroleh dari tim pendampingan hingga tanggal 25 April 2026 sebanyak 13 warga negara Indonesia dengan visa nonprosedural telah dicegah keberangkatannya melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta dan Bandara Internasional Kualanamu Medan,” kata Maria dalam keterangannya, Sabtu (25/4).
Ia menjelaskan, penindakan itu merupakan bagian dari upaya Kemenhaj melalui satgas khusus bekerja sama dengan kepolisian dan imigrasi untuk menekan praktik haji ilegal.
Maria juga mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur tawaran haji tanpa antre atau jalur tidak resmi.
“Perlu kami tegaskan di sini bahwa ibadah haji hanya dapat dilakukan dengan visa haji resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Arab Saudi. Ada beberapa jenis visa selain haji seperti visa ziarah, visa kerja, atau visa turis tidak dapat digunakan untuk berhaji,” ujarnya.
Ia menegaskan, penggunaan visa nonhaji untuk berhaji berisiko sanksi berat dari otoritas Arab Saudi.
“Penting untuk diketahui bahwa setiap orang yang kedapatan berhaji tanpa visa haji resmi akan dikenakan sanksi tegas dari Pemerintah Arab Saudi termasuk penahanan, denda, deportasi, bahkan larangan masuk kembali ke Arab Saudi hingga 10 tahun,” kata dia.
Selain itu, Kemenhaj juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan praktik penipuan haji ilegal melalui aplikasi Kawal Haji.
Di sisi lain, Maria menyampaikan perkembangan keberangkatan jemaah haji Indonesia. Hingga 24 April 2026, sebanyak 56 kloter dengan total 22.051 jemaah telah diberangkatkan ke Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, 17.747 jemaah dari 45 kloter telah tiba di Madinah.
Kemenhaj turut mengingatkan jemaah yang sudah berada di Madinah untuk menjaga kesehatan, mengingat suhu di kota tersebut diperkirakan mencapai 36 derajat Celsius dengan kelembapan rendah.
