JAKARTA – Partai Golkar memberikan atensi khusus terkait aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh di kantor Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud terkait sorotan terhadap anggaran pemerintah Provinsi (Pemprov) yang dinilai belum transparan.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menegaskan, bahwa penyampaian aspirasi oleh masyarakat adalah hal yang wajar, namun ia berharap hal tersebut dilakukan dengan cara yang baik.
Di sisi lain, ia menyampaikan arahan DPP Partai Golkar kepada seluruh kader, baik yang berada di legislatif maupun eksekutif, dalam hal ini Kepala Daerah.
"Kami mengimbau sekaligus memberikan arahan DPP Partai Golkar; ayo kita peka terhadap suasana, ayo kita peka terhadap kondisi masyarakat kita," kata Sarmuji Sabtu (25/4/2026).
Sarmuji menekankan pentingnya kesederhanaan bagi pejabat publik agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial atau polemik di tengah masyarakat.
"Jangan sampai tampak berlebihan, baik itu yang sifatnya pribadi maupun yang sifatnya dinas," tegasnya.
Baca Juga:Rapat dengan Kemenhan, TNI Tegaskan Komitmen Penegakan Hukum!Sekadar diketahui, Gubernur Kaltim Rudy Masu kembali menjadi sorotan karena kontroversinya.Mulai dari mobil dinas Rp8,5 miliar hingga kursi pijat senilai Rp125 juta.
Rudy membutuhkan kursi pijat setelah letih mengemudi mobil sendiri. Hal ini membuat Rudy Masud kembali menuai sorotan karena anggaran kursi pijat yang sangat besar, terlebih Pemerintah Pusat sedang menggaungkan efisiensi anggaran.
