Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp253,6 miliar untuk menggratiskan biaya pendidikan di 103 sekolah swasta di ibu kota. Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis dalam memperluas akses pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat Jakarta.
"Jakarta secara sungguh-sungguh mulai mengalokasikan anggaran untuk sekolah swasta gratis,” kata Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dalam siaran pers di Jakarta, dikutip dari Antara, Sabtu, 26 April 2026.
Baca Juga :
Sekolah Rakyat Ringankan Beban Ibu di Pati yang Menghidupi Anak Seorang DiriPramono menegaskan bahwa program ini merupakan wujud nyata kehadiran negara untuk memastikan anak-anak dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi tetap memperoleh pendidikan yang layak. Melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 312 Tahun 2025, program ini mencakup jenjang SD, SMP, SMA/SMK, hingga SLB di lima wilayah kota administrasi.
“Semoga apa yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dapat memutus rantai ketidakberuntungan dalam keluarga kurang mampu,” ujar Pramono.
Secara teknis, terdapat 40 sekolah swasta penerima lanjutan yang akan mendapatkan pendanaan penuh selama 12 bulan sepanjang tahun 2026. Sementara itu, 63 sekolah swasta yang baru terdaftar dalam program ini akan menerima pendanaan selama enam bulan, terhitung mulai Juli hingga Desember 2026.
Ilustrasi pendidikan. Foto: Dok. Metrotvnews.com.
Selain program sekolah gratis, Pemprov DKI memastikan berbagai bantuan pendidikan lainnya seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), hingga program pemutihan ijazah tetap berjalan berdampingan. Pramono berharap kebijakan ini menjadi fondasi kuat bagi lahirnya generasi muda Jakarta yang unggul.
“Kami berharap berbagai kebijakan ini menjadi pijakan awal lahirnya generasi Jakarta yang lebih maju melalui akses pendidikan yang inklusif, tuntas, dan berkualitas,” ucap Pramono.
