JAKARTA, DISWAY.ID -- Ketua Umum Asosiasi Pengusaha dan Pengelola dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) Abdul Rifai Ras menyebut bahwa sudah ada 1.700 SPPG yang disuspend atau dibekukan oleh pemerintah akibat tak patuh dengan aturan main Badan Gizi Nasional.
Menurut Rifai, sanski tersebut merupakan bentuk ketegasan Badan Gizi Nasional dalam mengawasi program Makan Bergizi Gratis yang menjadi unggulan Presiden Prabowo Subianto.
Langkah tegas pemerintah bukan tanpa alasan. Ia mengatakan, sanksi yang diberikan justru sebagai teguran keras bahwa program MBG harus dikelola secara profesional dan patuh pada standarisasi yang sudah ditetapkan.
BACA JUGA:Terungkap Identitas Penembak Saat Jamuan Makan Malam, Trump: Satu Petugas Tertembak
"Ada sekitar 1.700-an SPPG yang sudah di-suspend oleh BGN untuk diperbaiki. Ini adalah bentuk keseriusan dalam mengelola standarisasi yang telah ditetapkan," ujar Rifai saat memberikan keterangan di Ciracas, Sabtu 25 April 2026.
Lebih lanjut, Abdul Rifai tak menampik pihaknya juga menemukan praktik kecurangan yang diduga dilakukan sejumlah oknum pengelola dapur MBG. Salah satu prakti yang dilakukan yakni diduga mengurangi standar porsi dan nilai protein lauk yang seharusnya disajikan.
Sebagai contoh, kata dia, terdapat potongan daging ayam yang seharusnya dibagi delapan, justru dipotong hingga beberapa bagian sehingga ukurannya menjadi kecil.
"Jangan mengurangi ukuran. Misalnya ayam dipotong menjadi delapan, tapi ini dipotong menjadi 12 atau bahkan 20, kan jadi kecil. Begitu juga dengan lele, semua harus sesuai gramasi agar standar gizi terpenuhi," tegasnya.
BACA JUGA:Cara Mengajukan Pinjaman Rp75 Juta KUR BNI 2026, Wajib Pilih Tenor!
Rifai menegaskan bahwa posisi APPMBGI sebagai asosiasi tetap berada di jalur independen dan sebagai penengah. Ia memastikan asosiasi ini akan membantu pemerintah melakukan pengawasan meski mengaku tidak dibayar.
Menurutnya, tujuan utama dari asosiasi ini adalah memastikan bahwa program MBG berjalan sesuai yang diharapkan pemerintah, khususnya Presiden Prabowo.
"Kami menyambut baik semua stakeholder yang ikut mengawasi secara aktif dan konstruktif, daripada hanya sekadar mengkritik tapi tidak pernah berbuat secara riil. Kami di sini bergerak untuk memastikan standar itu tetap terjaga," pungkasnya.
