MADIUN (Realita) - Kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi di Kota Madiun tidak sekadar menjadi ajang apresiasi karya visual, tetapi juga berkembang menjadi forum diskusi yang menggugah kesadaran publik.
Acara yang digelar oleh Aksi Kamisan Madiun pada Sabtu (25/4/2026) tersebut mengangkat isu serius terkait dampak Proyek Strategis Nasional (PSN), khususnya terhadap kehidupan masyarakat adat di Papua.
Berbagai elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, organisasi Cipayung, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), masyarakat umum, hingga kalangan guru dan buruh ikut menghadiri kegiatan tersebut. Kehadiran lintas kelompok ini menunjukkan tingginya minat publik terhadap isu-isu kemanusiaan dan keadilan sosial.
Koordinator Aksi Kamisan Madiun, Sadam, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan membuka ruang belajar bersama agar masyarakat lebih memahami kondisi yang dihadapi oleh masyarakat Papua.
Ia menilai, kesadaran kolektif seperti ini penting untuk membangun empati dan solidaritas antar sesama warga negara.
“Kami ingin belajar bersama masyarakat agar lebih memahami kondisi saudara-saudara kita di Papua,” terangnya.
Sadam juga mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda di Kota Madiun. Menurutnya, antusiasme tersebut menjadi indikator bahwa kepedulian terhadap isu kemanusiaan masih terjaga.
“Kami sangat mengapresiasi antusiasme masyarakat, terutama anak muda, yang masih peduli melihat kondisi saudara-saudara kita di Papua yang hari ini cukup memprihatinkan,” tambahnya.
Diskusi yang menyertai pemutaran film turut menghadirkan Ajar Putra Dewantoro sebagai pemantik. Ia menilai bahwa film Pesta Babi mampu membuka perspektif baru bagi publik mengenai realitas kehidupan masyarakat Papua yang kerap luput dari perhatian.
Menurut Ajar, kebijakan pemerintah terkait pembangunan di Papua perlu mengedepankan pendekatan yang lebih humanis dan berkeadilan. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap proyek-proyek strategis nasional yang berpotensi merugikan masyarakat lokal.
“Papua adalah saudara kita. Pendekatan yang lebih humanis harus diutamakan, termasuk mengkaji ulang proyek-proyek strategis nasional yang berdampak pada masyarakat,” tegasnya.
Ajar juga mengingatkan bahwa masyarakat sipil memiliki peran penting dalam mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat. Ia mengajak seluruh elemen untuk terus aktif dalam pengawasan dan partisipasi publik.
“Kita harus terus bergandengan tangan dan mengawasi agar negara ini berjalan untuk kepentingan bersama, karena kita bernegara untuk selamanya,” ungkapnya.
Salah satu peserta nobar, Helmi Mustafa dari BEM Universitas PGRI Madiun, mengaku tersentuh setelah menyaksikan film tersebut. Ia menyoroti adanya ketimpangan antara peran aparat yang seharusnya melindungi masyarakat dengan realitas yang tergambar dalam film.
“Saya merasa prihatin. Aparat yang seharusnya melindungi masyarakat justru digambarkan tidak menjalankan fungsi sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Selain itu, Helmi juga mengangkat isu yang ia sebut sebagai “kolonialisme modern”, yakni bentuk eksploitasi yang kini tidak lagi dilakukan oleh pihak asing, melainkan oleh aktor dari dalam negeri sendiri.
“Ini menjadi refleksi bahwa kolonialisme bisa datang dari bangsa sendiri,” katanya.
Film dokumenter Pesta Babi sendiri mengangkat kisah masyarakat adat di Papua Selatan yang terdampak langsung oleh proyek-proyek PSN. Film ini menyoroti pembukaan hutan dalam skala besar di wilayah Merauke, Boven Digoel, dan Mappi yang dilakukan atas nama ketahanan pangan dan energi nasional.
Disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Dale, film ini merupakan hasil kolaborasi sejumlah lembaga, seperti Jubi, Watchdoc, Ekspedisi Indonesia Baru, Pusaka Bentala Rakyat, dan Greenpeace Indonesia.
Di sisi lain, pemerintah menyatakan bahwa program PSN bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional. Namun demikian, pelaksanaannya di lapangan masih menu.yw
Editor : Redaksi
