Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani desain pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN). Penandatanganan ini menjadi salah satu langkah dalam memperkuat Nusantara sebagai pusat pemerintahan dan ibu kota politik Indonesia. (Dok. IKN)
2/6Apresiasi atas penetapan desain tersebut disampaikan oleh Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) saat melakukan kunjungan kerja ke lokasi pembangunan kawasan legislatif pada Senin (20/04/2026). Kunjungan ini sekaligus meninjau langsung kesiapan dan progres pembangunan infrastruktur kelembagaan negara di IKN. (Dok. IKN)
Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif sendiri telah berkontrak sejak akhir tahun 2025, kemudian mengalami penyesuaian pada awal 2026 sesuai arahan Presiden terkait penyempurnaan desain. (Dok. IKN)
4/6Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif sendiri telah berkontrak sejak akhir tahun 2025, kemudian mengalami penyesuaian pada awal 2026 sesuai arahan Presiden terkait penyempurnaan desain. (Dok. IKN)
Proses perancangan dilakukan melalui studi banding ke berbagai negara, antara lain Turki, India, dan Mesir, guna menghadirkan konsep kawasan yang representatif, fungsional, dan mencerminkan identitas kebangsaan. (Dok. IKN)
6/6“Bapak Presiden telah menandatangani desain tersebut pekan lalu. Target penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif adalah pada tahun 2027, dan paling lambat semester I tahun 2028. Presiden menekankan bahwa filosofi bangunan harus tegas, lurus, dan berwibawa, karena dari kawasan inilah akan dihasilkan keputusan-keputusan besar negara,” ujar Basuki. (Dok. IKN)
Add as a preferredsource on Google
