Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong peran aktif sektor kebudayaan dalam pembangunan nasional melalui basis data kebudayaan yang akurat.
“Mendorong partisipasi aktif masyarakat dan pelaku budaya dalam proses pembangunan sangat penting dalam penguatan basis budaya masyarakat. Data kebudayaan yang akurat sangat penting sebagai dasar penerapan kebijakan yang tepat di masa datang," kata Rerie, sapaan akrabnya, dalam keterangan di Jakarta, Minggu.
Ia mengatakan bahwa sejak tahun 2025, Kementerian Kebudayaan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) telah menjalin kerja sama strategis melalui nota kesepahaman tentang penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data statistik di bidang kebudayaan.
Baca juga: MPR minta pemerintah tingkatkan kesadaran rakyat akan vaksinasi anak
Penguatan basis data kebudayaan tersebut sejalan dengan meningkatnya pengelolaan aset budaya nasional.
Hingga 2026, jumlah cagar budaya tingkat nasional melonjak menjadi 85 situs jika dibanding dengan catatan sebelumnya sehingga total cagar budaya nasional saat ini mencapai 313 situs, sementara warisan budaya tak benda menembus 2.727 entitas.
Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa penyediaan data yang akurat tidak akan bermakna tanpa partisipasi aktif masyarakat dan pelaku budaya.
Baca juga: MPR sebut perlu langkah strategis tingkatkan literasi nasional
Menurutnya, sejumlah upaya pelestarian budaya juga harus dibarengi dengan pemanfaatan agar bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.
Ia pun mendorong agar upaya digitalisasi warisan budaya menjadi langkah konkret dalam membangun ekosistem data yang bisa diakses masyarakat.
Ia berharap, melalui data sektor kebudayaan yang akurat, kebijakan yang dilahirkan kelak mampu menghasilkan pembangunan kebudayaan yang berkelanjutan dan berdampak bagi masyarakat luas.
Baca juga: MPR: Komitmen bersama dibutuhkan demi wujudkan semangat Kartini
“Mendorong partisipasi aktif masyarakat dan pelaku budaya dalam proses pembangunan sangat penting dalam penguatan basis budaya masyarakat. Data kebudayaan yang akurat sangat penting sebagai dasar penerapan kebijakan yang tepat di masa datang," kata Rerie, sapaan akrabnya, dalam keterangan di Jakarta, Minggu.
Ia mengatakan bahwa sejak tahun 2025, Kementerian Kebudayaan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) telah menjalin kerja sama strategis melalui nota kesepahaman tentang penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data statistik di bidang kebudayaan.
Baca juga: MPR minta pemerintah tingkatkan kesadaran rakyat akan vaksinasi anak
Penguatan basis data kebudayaan tersebut sejalan dengan meningkatnya pengelolaan aset budaya nasional.
Hingga 2026, jumlah cagar budaya tingkat nasional melonjak menjadi 85 situs jika dibanding dengan catatan sebelumnya sehingga total cagar budaya nasional saat ini mencapai 313 situs, sementara warisan budaya tak benda menembus 2.727 entitas.
Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa penyediaan data yang akurat tidak akan bermakna tanpa partisipasi aktif masyarakat dan pelaku budaya.
Baca juga: MPR sebut perlu langkah strategis tingkatkan literasi nasional
Menurutnya, sejumlah upaya pelestarian budaya juga harus dibarengi dengan pemanfaatan agar bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.
Ia pun mendorong agar upaya digitalisasi warisan budaya menjadi langkah konkret dalam membangun ekosistem data yang bisa diakses masyarakat.
Ia berharap, melalui data sektor kebudayaan yang akurat, kebijakan yang dilahirkan kelak mampu menghasilkan pembangunan kebudayaan yang berkelanjutan dan berdampak bagi masyarakat luas.
Baca juga: MPR: Komitmen bersama dibutuhkan demi wujudkan semangat Kartini
