JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan bahwa penataan kawasan bantaran rel tidak hanya difokuskan di wilayah Senen, Jakarta Pusat, tetapi juga akan diperluas ke sejumlah titik lain di ibu kota.
Langkah ini dilakukan untuk mencegah munculnya permukiman kumuh sekaligus mengurangi risiko kecelakaan di sekitar jalur perkeretaapian.
Baca juga: 324 Hunian Warga Bantaran Rel Senen Dibangun, Pemprov DKI Siapkan Air hingga Pendidikan
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim, mengatakan, penataan bantaran rel menjadi bagian dari strategi jangka menengah pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan kota yang lebih tertata, aman, dan manusiawi.
“Pendekatan yang dilakukan meliputi relokasi ke hunian layak, penegakan aturan lahan negara, dan pencegahan okupasi baru, termasuk pemasangan pagar pembatas di titik-titik rawan,” ujar Chico dalam keterangan tertulis, Minggu (26/4/2026).
Baca juga: Warga Pinggir Rel Senen Bakal Pindah ke Huntara, Dapat Kasur hingga Lemari
Karena itu, Pemprov DKI akan terus merelokasi warga ke hunian yang lebih layak, sekaligus menertibkan penggunaan lahan negara agar sesuai dengan peruntukannya.
“Ini langkah nyata menuju Jakarta yang lebih aman, tertata, dan manusiawi,” kata dia.
Chico menjelaskan, program penataan bantaran rel merupakan bagian dari target besar Pemprov DKI dalam mengurangi kawasan kumuh, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2025–2029.
Dalam dokumen tersebut, Pemprov menargetkan penataan seluruh RW kumuh di Jakarta yang mencapai sekitar 445 RW. Hingga 2024, sebanyak 284 RW telah ditangani, sementara sisanya akan diselesaikan secara bertahap hingga 2027.
Pada 2025, pemerintah daerah menargetkan penataan tambahan sebanyak 55 RW sebagai bagian dari percepatan program tersebut.
Upaya ini akan dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai pemilik sebagian lahan di sepanjang jalur rel.
Sebagai bentuk dukungan, Pemprov DKI Jakarta juga telah menyiapkan tiga rumah susun, yakni Rusun Nagrak, Rorotan, dan PIK Pulogadung, sebagai opsi relokasi sementara tambahan bagi warga terdampak.
Selain itu, Pemprov turut menyiapkan infrastruktur dasar untuk memastikan hunian yang dibangun benar-benar layak huni dan terintegrasi dengan sistem perkotaan.
“Pemprov DKI siap mendukung penuh penyediaan infrastruktur pendukung di lokasi hunian baru,” kata Chico.
Ia menjelaskan, untuk kebutuhan air bersih, Pemprov akan berkoordinasi dengan PAM Jaya/PDAM.
Sementara itu, untuk layanan kesehatan dan pendidikan, Pemprov akan melibatkan Dinas Kesehatan serta Dinas Pendidikan guna memastikan akses layanan bagi warga tetap terpenuhi.
